Komentar Mahfud MD soal Aturan di Draf Omnibus Law yang Sebut PP Bisa Cabut UU: Mungkin Keliru Ketik
Mahfud MD memberikan tanggapan atas adanya aturan dalam draf Omnibus Law Cipta Kerja yang menyebut pemerintah bisa mencabut UU lewat PP
lihat foto
TRIBUNPAPUA.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memberikan tanggapan atas adanya aturan dalam draf Omnibus Law Cipta Kerja yang menyebut pemerintah bisa mencabut undang-undang (UU) lewat peraturan pemerintah (PP).
Menurut Mahfud, ada kemungkinan penempatan aturan tersebut di dalam draf itu disebabkan salah ketik.
"Kalau isi UU diganti dengan PP, diganti dengan perpres, itu tidak bisa," ujar Mahfud di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin (17/2/2020).
"Mungkin itu keliru ketik. Atau mungkin kalimatnya tidak begitu."
"Saya tidak tahu kalau ada (aturan) begitu (di dalam draf)."
• Terima Tantangan Jokowi Selesaikan Omnibus Law dalam 100 Hari, Wakil Ketua DPR: Bukan Hal Mustahil
Sebaliknya, lanjut dia, jika UU diganti lewat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) bisa dilakukan.
"Kalau UU diganti dengan perppu itu sejak dulu bisa. Sejak dulu sampai kapan pun bisa," tegasnya.
Oleh sebab itu, Mahfud menyarankan temuan dalam Pasal 170 draf Omnibus Law Cipta Kerja itu disampaikan kepada DPR.
Masyarakat atau perwakilan masyarakat disarankan memberikan masukan dalam proses pembahasan draf tersebut di DPR.
"Coba nanti dipastikan lagi deh, saya tidak yakin kok ada isi UU bisa diganti dengan PP. Coba nanti dicek dulu ya, pasal berapa? Nanti saya cek," tambah Mahfud.
• 6 Gebrakan Jokowi hingga Hari Jadi ke 100 Pemerintahannya, Kabinet hingga Tagihan Omnibus Law
Sebelumnya, Koordinator Divisi Advokasi Sindikasi Nuraini mengkritik Pasal 170 dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja, yang mengatur bahwa pemerintah bisa mengubah undang-undang melalui peraturan pemerintah.
Adapun berdasarkan penelusuran Kompas.com, Pasal 170 ayat 1 dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja berbunyi:
"Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam Undang-Undang yang tidak diubah dalam Undang-Undang ini,".
Kemudian, pada Pasal 170 ayat 2 disebutkan bahwa perubahan ketentuan diatur dengan peraturan pemerintah.
Ayat berikutnya menyatakan dalam rangka penetapan peraturan pemerintah, pemerintah dapat berkonsultasi dengan DPR.
• Ditantang Jokowi Rampungkan Omnibus Law dalam 100 Hari, Puan Maharani: Buat Apa Kita Perlambat?
