Ungkap Sulitnya Jakarta Lockdown, Mahfud MD Singgung Curhatan Driver Ojol yang Kesulitan Makan

Sehingga kini, pemerintah segera mengambil keputusan agar beberapa daerah juga tak melakukan karantina wilayahnya sendiri-sendiri.

"Nah itu semuanya belum lagi persoalan pergerakan kebutuhan orang di bidang-bidang lain sehingga kita akan segera mengatur prosedur agar daerah-daerah itu tidak membuat sendiri karantina wilayah," lanjut menteri yang juga Pakar Tata Hukum Negara ini.

Lalu, Mahfud menyinggung soal beberapa daerah yang sudah mulai melakukan karantina wilayah sendiri-sendiri.

"Kita akan mengatur prosedur agar daerah-daerah tidak sendiri karantina wilayah."

"Karena sekarang sudah ada lebih dari 10 daerah membuat sendiri-sendiri," ujar Mahfud.

Ia menilai, hal itu bisa berbahaya jika dilakukan tanpa koordinasi dengan Pemerintah Pusat.

"Ada yang dari kota tidak boleh dimasuki sama oleh mobil dari luar dan sebagainya, itu kan lebih berbahaya lagi kan kalau kita tidak mengaturnya," sambungnya.

Mahfud membenarkan bahwa pemerintah daerah memiliki hak untuk mengatur daerah masing-masing, namun diperlukan aturan dari Pemerintah Pusat agar tidak berantakan sendiri-sendiri.

"La ya setuju semuanya mengatur daerahnya tapi bagaimana kalau tidak diatur dengan sebuah peraturan pemerintah yang lebih umum."

"Misalnya dari satu daerah, dari Karawang mau ke daerah yang sebelahnya gitu kalau masing-masing lockdown kan harus ada peraturan, ini yang peraturannya belum ada," jelas dia.

• Soal Penanganan Virus Corona, Politikus PKS Sebut AS dan Australia Ragukan Pemerintah Indonesia

Lalu, presenter bertanya bagaiaman dengan DKI Jakarta yang kini menjadi daerah terdampak Virus Corona.

Apalagi, banyak orang dari Jakarta justru nekat mudik ke kampung halamannya masing-masing hingga membuat daerah lain terkena Virus Corona.

"Prof Mahfud kalau kita bicara mengenai skema karantina wilayah akan terjadi seperti apa? Kan kita tahu DKI Jakarta yang paling banyak terinfeksi Virus Corona sebagian dari mereka sudah pulang ke kampung halamannya, dan akhirnya penyebaran Virus Corona terjadi," tanya presenter.

Mahfud menjelaskan bahwa gubernur memang memiliki kewenangan melakukan tindakan untuk mencegah penyebaran Virus Corona.

Namun kewenangan karantina wilayah itu tetap harus dari persetujuan Pemerintah Pusat.

Hal itu sudah diatur dalam undang-undang.