Curhat Yasonna Laoly Di-bully karena Usul Bebaskan Napi Koruptor: Sudah Tumpul Rasa Kemanusiaannya
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly bercerita soal dirinya yang di-bully di media sosial karena usulannya.
lihat foto
TRIBUNPAPUA.COM - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly bercerita soal dirinya yang di-bully di media sosial karena usulannya.
Diketahui Yasonna sempat berniat membebaskan narapidana kasus korupsi di tengah pandemi Virus Corona.
Yasonna menyebut, komentar sejumlah warganet terhadap dirinya sangat kasar dan tak sesuai adab ketimuran.
"Yang tidak enak itu, ada yang tanpa fakta, tanpa data, langsung berimajinasi, memprovokasi, dan berhalusinasi membuat komentar di medsos," kata Yasonna.
Curhat itu disampaikan Yasonna lewat pesan singkat di grup WhatsApp yang beranggotakan sejumlah menteri dan wartawan, Minggu (5/4/2020).
"Bahasanya kasarnya, ampun deh, bahasa jauh dari adab ketimuran, dan bahasa orang terdidik. Level keadaban kita berkomunikasi sudah sangat mundur," sambung dia.
Lewat grup itu, Yasonna juga membagikan kondisi di sejumlah lembaga pemasyarakatan.
• Usul Yassona soal Koruptor Dilepas karena Corona Tuai Kritik, Mahfud MD: Tak Seorang Pun Dilepas
Dalam enam foto yang dibagikan terlihat para narapidana harus tidur berdempetan dalam satu ruangan karena kondisi lapas yang over kapasitas.
Oleh karena itu, Yasonna mengaku heran dengan orang yang menolak pembebasan narapidana di tengah pandemi Corona sat ini.
"Saya mengatakan, hanya orang yang sudah tumpul rasa kemanusiaannya dan tidak menghayati sila ke-dua Pancasila yang tidak menerima pembebasan napi di lapas over kapasitas," katanya.
Yasonna menyebut pembebasan napi di lapas over kapasitas ini sesuai anjuran Komisi Tinggi PBB untuk HAM, dan Sub Komite PBB Anti Penyiksaan.
Lewat siaran pers sebelumnya, Yasonna juga sudah memberi penjelasan soal rencananya membebaskan napi kasus korupsi di tengah pandemi Covid-19.
• Mahfud MD Luruskan Kabar Napi Koruptor Dibebaskan karena Wabah Corona: Tempat Mereka Sudah Luas
Ia menyebut hal itu masih dalam tahap usulan dan belum tentu disetujui Presiden Joko Widodo.
Yasonna juga mengatakan, tidak semua napi koruptor akan bebas karena ia mengusulkan kriteria yang ketat lewat revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Kriteria tersebut yakni terkait usia napi yang lebih dari 60 tahun dan sudah menjalani 2/3 masa tahanan.
