Virus Corona
Soal Nasib Warga di DKI yang Tak Bisa Mudik, Ganjar: Kita Kasih Insentif, Kontrak Rumah Saja Dijamin
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengimbau dengan tegas warganya untuk tidak mudik di tengah wabah Virus Corona.
TRIBUNPAPUA.COM - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengimbau dengan tegas warganya untuk tidak mudik di tengah wabah Virus Corona.
Hal itu diungkapkan Ganjar Pranowo pada saat wawancara via Video Call dengan acara Dua Arah Kompas TV pada Senin (6/4/2020).
Mulanya presenter bertanya bagaimana tanggapan Ganjar soal pemudik yang nekat pulang dan tak mengindahkan imbauan pemerintah.
Presenter juga menyinggung soal adanya warga Solo yang menolak diisolasi setelah pulang dari daerah lain.
Dengan santai, Ganjar mengatakan bahwa pemerintah sebenarnya sudah melarang untuk mudik.
"Ya kan tidak mudik, kita sudah bicara tidak mudik, jangan mudik," kata Ganjar.
• Najwa Shihab Unggah Fakta Memilukan dari Perawat Diusir hingga Jasad Covid-19 Ditolak: Ini Berbahaya
Namun, jika ada yang nekat mudik karena terpaksa, Ganjar mengatakan pihaknya tak bisa melarang.
"Bahwa kemudian ada yang penting sekali dia harus mudik dan kesadarannya itu terbelah karena dilema itu."
"Maka kita harus mengantisipasi kan ketentuannya memang tidak dilarang," ucap Ganjar.
Sehingga, pemerintah harus melakukan rencana alternatif jika gelombang mudik memang tak bisa dihentikan.
"Jadi kami harus menyiapkan skenario B, plan B nya."
"Karena kita enggak bisa ketat di zona merah maka plan B nya harus kita terima," ungkapnya.
Mau tak mau pemerintah harus menerima, pasalnya negara juga tak bisa begitu saja memberi hukuman.
"Saya kan enggak bisa nolak, apakah mereka mau kita hukum? Dipenjara enggak mungkin, dibalikin enggak mungkin," sambungnya.
• UPDATE Corona 7 April: Dari 1,34 Juta Orang Terinfeksi Covid-19, 286.234 Orang Sembuh
Gubernur yang juga seorang Mantan Anggota DPR ini mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para Menteri Koordinatornya sudah membahas masalah tersebut.
"Hitung-hitungan kita rapat dengan presiden dengan Menko kan mereka dihitung," ungkap Ganjar.
Selain itu, Ganjar mengatakan bahwa sebenarnya akan ada bantuan sosial pada warga bukan Jakarta yang tetap berada di sana
"Mungkin dia tidak ber KTP contoh ya yang dari DKI atau Jabodetabek yang tidak berKTP sana tapi dia ada di sana dalam kondisi darurat dihitung saja nanti kita kasih insentif."