KKB Semakin Berulah di Provinsi Papua, Pemerintah Tak akan Berkompromi

Sebagai bagian penyelesaian permasalahan di Papua, Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat di wilayah Papua secara keseluruhan.

"Saat ini, Pemerintah melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2020 dan Kepres Nomor 20 Tahun 2020, secara serius memberikan perhatian khusus untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat," tutur Jaleswari.

"Otonomi khusus untuk Papua juga akan terus berlanjut melalui perbaikan UU Otonomi Khusus Papua yang prosesnya sedang berlangsung," tambahnya.

Sementara itu diberitakan, Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw mengakui, roda pemerintahan di Kabupaten Intan Jaya tidak berjalan karena situasi keamanan tak kondusif.

Kondisi keamanan itu membuat Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni dan jajarannya tak berada di kantor di Distrik Sugapa, ibu kota kabupaten, sejak awal 2021.

Paulus mengaku telah bertemu dengan Natalis di Jayapura beberapa waktu lalu.

Dalam pertemuan itu, Natalis mengaku merasa tidak aman berada di Distrik Sugapa.

"Beliau beberapa waktu lalu saya undang di Jayapura dan menyampaikan memang di Intan Jaya sangat tidak kondusif karena ada banyak hal yang membuat beliau khawatir," kata Paulus di Jayapura, Senin (8/2/2021).

Paulus mengatakan, KKB secara khusus mengancam Natalis Tabuni.

Aparat keamanan, kata Paulus, akan berusaha sekuat tenaga membuat situasi keamanan di Intan Jaya kembali kondusif.

Paulus pun berharap pemerintah daerah mendukung upaya TNI-Polri dalam mewujudkan rencana tersebut.

"Yang penting Pak Bupati siapkan fasilitas yang cukup untuk kita perkuat kekuatan karena di situ masih ada kelemahan. Untuk membangun sesuatu itu perlu waktu," kata Paulus.

(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Istana: Pemerintah Tak Akan Berkompromi dengan KKB di Papua"