Breaking News:

Pansus DPR Gelar Rapat dengan Pemda Papua Barat Bahas soal Revisi UU Otsus

Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar rapat bersama Pemerintah Daerah Papua Barat.

(Tribun-Papua.com/Safwan Ashari Raharusun)
Pansus DPR melakukan rapat bersama Pemerintah Daerah Papua Barat terkait otsus 

Laporan Wartawan Tribun-Papua, Safwan Ashari Raharusun

TRIBUN-PAPUA.COM - Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar rapat bersama Pemerintah Daerah Papua Barat.

Agenda dalam rapat tersebut adalah membahas RUU Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua dan Papua Barat.

"Revisi yang diajukan pemerintah itu ada dua pasal, seperti perpanjangan Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi 2,5 persen plus rencana ruang pemekaran untuk Papua Barat," Ketua Pansus Revisi Otsus Papua di DPR RI, Komarudin Watubun, saat pertemuan berlangsung di kantor Gubernur Papua Barat, Senin (3/5/2021).

Sementara, untuk seluruh isi undang-undang lain tidak ada perubahan.

Baca juga: Polri Duga KKB Terusik dengan Rencana Penyaluran Dana Otsus: Mereka Tak Mau Ada Pembangunan di Papua

"Otsus ini berlaku sepanjang Republik Indonesia ada, jadi sebenarnya pasal-pasal di dalam Otsus itu yang memang tidak jalan harus dievaluasi," tuturnya.

"Pemerintah mengajukan UU ini dengan hak inisiatifnya, saat ini kita jalan untuk mendengar usulan dari aspirasi rakyat."

Sembari berjalan, nantinya ada 9 fraksi di DPR RI mereka yang akan membahasnya.

"Secara umum undang-undang yang akan dievaluasi tinggal dilihat setiap pasal, tidak juga saling mempermasalahkan antara pusat dan daerah," tuturnya.

Setelah ini, pihaknya juga akan melakukan rapat dengar pendapat dan sejumlah lembaga terkait seperti LIPI hingga Polri.

Baca juga: Perwakilan Tokoh Adat, Agama, dan Pemuda di Papua Sepakat Kebijakan Dana Otsus Dilanjutkan

Sementara itu, Ketua DPRD Papua Barat Orgenes Wonggor menambahkan, pihaknya pada pertemuan ini telah menyerahkan beberapa pokok pikiran.

"Kami harap apa yang telah disiapkan harus bisa diakomodir, tidak bisa tidak. Kita dari DPRD dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) akan siap untuk kawal," ujarnya.

"Pansus wajib untuk membantu kita. Salah satu yang diminta adalah kewenangan harus diakomodir dalam revisi UU Otsus dan tidak bisa tidak kami akan terus kejar," tegas Wonggor.

"Kalau tidak ada kewenangan, maka yang saya bilang tadi persoalan Papua tidak akan selesai-selesai," ucapnya. (*)

Berita lainnya terkait Otsus

Penulis: Safwan Ashari Raharu
Editor: Astini Mega Sari
Sumber: Tribun Papua
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved