Breaking News:

Otonomi Khusus Papua

Pengamat Politik Uncen Minta Pemprov Papua Cepat Sosialisasi Perubahan UU Otsus 

Perubahan pasal atau poin dalam UU Otsus perlu diperhatikan, dan disosialisasikan kepada masyarakat Papua secara komprehensif

Penulis: Aldi Bimantara | Editor: M Choiruman
TRIBUN-PAPUA.COM
OTSUS PAPUA - Diego Romario de Fretes SIP MA (32) pengamat politik dari Universitas Cenderawasih (Uncen) meminta Pemprov Papua segera sosialiasi perubahan UU Otsus Papua kepada masyarakat secara komprehensif, Minggu (18/7/2021). 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Aldi Bimantara    

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Pengamat politik dari Universitas Cenderawasih (Uncen) meminta Pemerintah Provinsi Papua, segera melakukan sosialisasi Otonomi Khusus (Otsus) kepada masyarakat. 

Hal itu menindaklanjuti perubahan pasal dalam Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, yang telah disahkan oleh Pemerintah Pusat beberapa waktu lalu.  

RUU Otsus Disahkan, Anggota Pansus MY Esti Wijayati Klaim Bisa Angkat Harkat Martabat Orang Papua

Penetapan UU Otsus Tuai Beragam Kecaman

Melalui sambungan telepon seluler kepada Tribun-Papua.com Minggu (18/7/2021) Diego Romario de Fretes SIP MA (32) selaku pengamat politik Uncen, menilai sosialiasi terhadap perubahan di dalam undang-undang tersebut, sangat penting. 

"Perubahan pasal atau poin dalam UU Otsus perlu diperhatikan, dan disosialisasikan kepada masyarakat Papua secara komprehensif," ujarnya.

Pria yang merupakan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Uncen itu juga mengatakan memang sewajarnya, Undang-undang Otsus Papua itu perlu direvisi agar tetap berlanjut. 

Anton Felle : Evaluasi Otsus Jilid II Tak Libatkan Tokoh Masyarakat

Dana Otsus Papua Dinaikkan, Mahfud MD: Pemerintah Pusat Pastikan Dampingi Pengelolaan

"Sebab selama 20 tahun berjalan, dinamika yang terjadi ialah selalu berubah, sehingga perlu pencocokan kondisi real saat ini, dengan muatan dalam UU Otsus tersebut," paparnya. 

Dirinya juga mengapresiasi beberapa pasal yang telah dirubah, untuk kemajuan penerapan Otsus Papua tersebut.

Mulai dari penambahan dana Otsus, pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), ketenagakerjaan, skema pemekaran wilayah, hingga pendirian Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua. (*) 

Sumber: Tribun Papua
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved