PON XX Papua
Kapolda Tinjau Venue PON XX Papua yang Sering Diklaim Masyarakat Adat
Pendekatan budaya akan menjadi kunci utama Polda Papua untuk menyelesaikan venue yang bermasalah terkait dengan hak ulat.
Penulis: Hendrik Rikarsyo Rewapatara | Editor: Ri
TRIBUN-PAPUA.COM JAYAPURA – Pendekatan budaya akan menjadi kunci utama Polda Papua untuk menyelesaikan venue yang bermasalah terkait dengan hak ulat.
“Nanti kita Polda Papua akan bantu dorong ke Pemerintah Provinsi dengan mengutamakan pendekatan Budaya,” ucap Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D fakhiri, saat peninjauan venue Akuatik PON XX Papua dan Peparnas XVI Papua tahun 2021 yang masih bermasalah, Rabu (18/8/2021).
Baca juga: Aparat Dalami Senjata Rampasan M16 yang Disita dari KKB di Puncak
Ia pun mengatakan kunjungan tersebut tidak lain untuk mencari solusi.
“Saya selaku Ketua Kontingen PON XX Papua berharap pembangunan tidak boleh terganggu khususnya saat pertandingan dilaksanakan nanti,” jelasnya.
Baca juga: Bupati Puncak Willem Wandik: Kartu Orang Asli Papua Solusi Agar Masyarakat Bisa Rasakan Dana Otsus
Sementara itu terkait tuntutan, Kapolda berharap masyarakat adat dapat melalui mekanisme yang ada tanpa haru menggangu aktifitas pembangunan dan melanggar hukukm.
“Untuk permasalahan tanah yang 8 hektar nanti bisa koordinasikan dengan Biro Hukum Pemprov Papua dan Dit Reskrimum Polda Papua,” jelasnya.