Haris Azhar Sebut Luhut Terlibat Bisnis Tambang di Papua, Ini Kata Jubir Menko Marves

TRIBUN-PAPUA.COM - Tersebar video Haris Azhar bersama Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Fatia Maulidiyanti  menuturkan keterlibatan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam sejumlah bisnis tambang di Papua.

Percapakan antara Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti berlangsung dalam sesi wawancara dengan tema "Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-OPS Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!! NgeHAMtam" yang ditayangkan channel YouTube milik Haris Azhar.

Perbincangan itu membahas hasil riset berbagai lembaga, antara lain YLBHI KontraS, WALHI, Jatam dan lain-lain terkait bisnis para pejabat atau petinggi atau purnawirawan TNI AD di balik rencana eksploitasi tambang emas daerah Blok Wabu di Kabupaten Intan Jaya.

Baca juga: Lurah Mengaku Dianiaya Babinsa, Kapenrem Bantah: Dia Sudah Akui, Katanya Panik

Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi pun membantah kabar tersebut.

Menurut Jodi, tidak benar bahwa Luhut terlibat dalam bisnis-bisnis tambang yang dimaksud.

"Terkait video percakapan saudara Haris Azhar dan saudari Fatia Maulidiyanti bahwa Pak Luhut atau PT Toba Sejahtera melakukan bisnis-bisnis tambang di Papua, kami mohon keduanya dapat segera memberikan klarifikasi dan bukti," ujar Jodi dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Kompas.com, Selasa (24/8/2021).

"Karena hal tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan fakta," tuturnya.

Baca juga: Bupati Lanny Jaya Minta Semua Pihak Hargai Keputusan Dua Nama Cawagub Nantinya

Baca juga: Oknum ASN Pemkot Jayapura dan Pegawai RS Provita Palsukan Surat Tes PCR Diancam 6 Tahun Penjara

Jodi melanjutkan, video percakapan tersebut bisa menimbulkan fitnah karena saat ini sudah tersebar luas di kalangan masyarakat.

Dia menilai, percakapan itu mengandung unsur kampanye negatif yang pernah ditujukan kepada Luhut sebelumnya.

"Kampanye negatif ini mirip dengan fitnah yang pernah dibuat oleh saudara Djoko Edhie mengenai kepemilikan saham 51 persen Pak Luhut di PT Zyrex yang juga ikut disebarkan oleh politikus," ucap Jodi.

Sehingga ke depannya, pihaknya meminta kepada aparat penegak hukum bisa mengambil langkah-langkah antisipatif dan responsif agar hal seperti itu tidak terjadi berulangkali dan membuat para pihak yang melakukannya merasa mempunyai impunitas hukum.

Jodi menekankan, demokrasi di Indonesia harus dijaga dengan melindunginya dari penyalahgunaan wewenang oleh pihak.

"Supaya tidak dibilang kita sewenang-wenang, atau dibilang antikritik atau upaya pembungkaman, maka kami tunggu penjelasannya sesegera mungkin. Perlu diingat bahwa kritik dan fitnah adalah dua hal yang berbeda," ujar Jodi.

Saat ini, Kompas.com masih berupaya meminta tanggapan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.

(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Luhut Disebut Terlibat Bisnis Tambang di Papua, Jubir Minta Haris Azhar Beri Penjelasan"