Breaking News:

KKB Papua

KKB Perpanjang Siklus Kekerasan di Papua Pasca-Pasokan Amunisi dari Oknum Aparat

Dugaan sejumlah oknum anggota TNI memasok amunisi kepada pihak yang berafiliasi dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

Editor: Roy Ratumakin
IST/Tribun Makassar
ILUSTRASI - Lekagak Telenggen, pentolan KKB Papua. 

Oleh karena itu, untuk memutus penyimpangan tersebut, yang diperlukan tidak hanya sekadar audit persenjataan, tetapi audit menyeluruh terhadap Papua, mulai dari kebijakan, gelar pasukan, dan operasi yang dijalankan, serta aspek transparansi beserta akuntabilitasnya.

Salah satu kebijakan yang mesti dievaluasi adalah penempatan aparat militer yang tidak hanya di perbatasan, tetapi juga di pos-pos yang berada di tengah permukiman warga yang selama ini dinilainya mengganggu warga, bahkan menjadi persoalan sistemik.

Ketika hal seperti itu tidak pernah dievaluasi, persoalan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia terus terjadi.

”Selama persoalan-persoalan itu tadi tidak dievaluasi dan dikoreksi, penyimpangan dalam konteks operasi keamanan selalu terjadi. Kasus itu merupakan persoalan di sisi hilir. Selama persoalan di hulu tidak disentuh, kasus serupa akan selalu berulang,” ujar Gufron.

Terpisah, Wakil Ketua Eksternal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Amiruddin Al Rahab mengatakan, kasus keterlibatan oknum aparat dalam memasok senjata untuk KKB telah banyak terungkap.

Dari situ, tampak bahwa Papua seolah menjadi pasar kekerasan.

Baca juga: Curhat Nakes Korban KKB di Papua: Kami Ingin Bertemu Keluarga dan Mengurangi Trauma

Akibatnya, konflik di Papua menjadi siklus yang tidak terputus.

Mengingat perisriwa serupa pernah terjadi sebelumnya, yang diperlukan adalah evaluasi menyeluruh oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan terhadap kebijakan pendekatan keamanan yang diambil pemerintah selama ini.

Kemudian, evaluasi juga perlu dilakukan terhadap aparat keamanan yang selama ini diterjunkan dalam menangani gangguan bersenjata dan menata ulang keberadaan mereka.

Baca juga: Kabulkan Permintaan Pindah Tugas Prajurit Korban KKB, Jenderal Andika: Boleh, Hadiah untuk Imanuel

“Sudah terlalu lama daerah Papua itu dikategorikan sebagai daerah rawan. Pertanyaannya, masak 20 tahun tetap menjadi daerah rawan terus,” ujar Amiruddin.

Halaman
123
Sumber: Tribun Papua
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved