Tugas Berat, Tito Karnavian Ingatkan Paulus Waterpauw Soal Perbatasan Negara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan tugas-tugas yang harus dilakukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI).

Hal itu ia ungkapkan usai melantik Komisaris Jenderal (Komjen) Paulus Waterpauw sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan di Kantor BNPP, Jakarta Pusat, pada Kamis (21/10/2021).

 "Tugas BNPP adalah mengoordinasikan, karena saya paham ini tidak bisa dikerjakan sendiri, sekali lagi BNPP dibentuk karena maksud itu," kata Tito dikutip Tribun-Papua.com dari laman Kompas, Jumat (22/10/2021).

Baca juga: Viral, Deddy Corbuzier Ucapkan Selamat kepada Paulus Waterpauw

"Untuk mengelola masalah perbatasan yang kompleks dan perlu mengintegrasikan kekuatan yang ada di pemerintah pusat maupun pemda dengan desentralisasi otonomi daerah saat ini, baik di provinsi, tingkat kabupaten/kota, kecamatan, sampai ke tingkat desa yang perlu dikoordinasikan," ujar dia.

Menurut Tito, BNPP dibentuk dengan tiga tugas utama yakni menjaga dan memperjelas daerah perbatasan baik darat, laut, maupun udara.

Mengenai perbatasan darat, kata Tito, masih ada beberapa segmen di perbatasan dengan negara Malaysia yang masih belum tuntas.

"Begitu juga perbatasan darat dengan negara Timor Leste dimana masih ada beberapa segmen termasuk diantaranya masalah enclave yakni Oekusi juga perlu dibicarakan," ujar dia.

Baca juga: Masa Pancaroba, BMKG Minta Masyarakat Tetap Waspada

Terkait perbatasan laut, salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan adalah menyelesaikan permasalahan laut terutama di Kepulauan Riau.

Dalam hal ini adalah terkait wilayah Natuna yang pada beberapa waktu lalu diklaim oleh Tiongkok sebagai wilayah yang masuk dalam Nine Dash Line.

Baca juga: Profil Todd Rivaldo Ferre, Pemain Persipura Jayapura Sekaligus Punggawa Timnas Indonesia

"Ini salah satu permasalahan yang memerlukan penyelesaian, entah penyelesaian dengan menjaga fisik atau melakukan diplomasi pembicara dengan Tiongkok yang melibatkan lintas instansi dengan koordinatornya BNPP seharusnya, ada Kemenlu, TNI AL khususnya, BIN, KKP, Kemenkumhan," ucapnya.

"Ini harus dikoordinasikan jangan sampai kita kalah kira-kira begitu, ini tugas yang sangat besar BNPP," kata Tito Karnavian.

Tito juga mengingatkan agar pulau-pulau terluar juga dijaga dan diberi simbol Indonesia, untuk menunjukkan eksistensi negara di pulau-pulau terluar sehingga nantinya tidak direbut oleh negara tetangga.

BNPP juga harus menyelesaikan terkait dengan perbatasan udara Indonesia yang masih bermasalah dengan Singapura.

Kemudian, tugas kedua adalah melakukan pengelolaan pos lintas batas.

Baca juga: Gubernur Edy Rahmayadi Evaluasi KONI setelah Sumut Terdepak dari 10 Besar di PON XX Papua

Peran BNPP adalah operasional bukan pembuat kebijakan, dengan mengoordinasikan beberapa instansi yang bekerja di Pos Lintas Batas Negara (PLBN).