KKB Papua
KKB: Kami Mau Dialog Dengan Presiden Jokowi dan Difasilitasi PBB
Belum lama ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah besar akibat ulah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang selalu mengganggu keamanan nasional.
TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Belum lama ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah besar akibat ulah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang selalu mengganggu keamanan nasional.
Selain mengganggu, KKB tersebut juga telah membunuh masyarakat sipil bahkan aparat keamanan baik itu TNI dan Polri.
Presiden Jokowi pun berujar bahwa KKB atau teroris yang di cap oleh negara tersebut tak punya tempat di bumi pertiwi, Indonesia.
Baca juga: Kronologis Penembakan Karyawan PT Delarosa oleh KKB di Nduga Papua
“Saya tegaskan tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok Tanah Air,” tegas Presiden Jokowi.
Menanggapi pernyataan Presiden Jokowi, Presiden interim United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda mempertanyakan terkait Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang dijuluki penjahat atau teroris.
Wenda juga meprotes pernyataan Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo yang mendesak Pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas, dengan menyebut, "Hancurkan mereka (KKB) dulu. Kita akan membahas masalah hak asasi manusia nanti."
Menurut Wenda, pernyataan Bambang Soesatyo dinilai mengabaikan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam memberantas KKB.
Baca juga: Satu Karyawan PT Delarosa Tertembak Oleh KKB di Nduga Dirujuk ke Mimika
"Ini adalah mentalitas yang menyebabkan penyiksaan dan pembunuhan Pastor Yeremia Zanambani tahun lalu," ujarnya.
OPM Minta Dialog Langsung dengan Presiden Jokowi
Terbaru, Mabes Polri lewat Kadiv Humas Irjen Argo Yuwono mengajak pihak OPM untuk gencatan sejata lalu berdialog demi mencari solusi penyelesaikan konflik di Papua.
Ajakan itu pun ditolak mentah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).
Baca juga: Karyawan PT Delarosa Ditembak di Nduga Papua, Polisi: Pelakunya KKB
Demikian juga ajakan komunikasi dengan seorang kepala daerah.
Malah, OPM meminta dialog dilakukan langsung dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Penolakan itu disampaikan resmi Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, lewat akun media sosial miliknya, beru-beru ini.
Selain dialog dengan Jokowi, kata Sebby, proses pelaksanaannya harus dimediasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/papua/foto/bank/originals/06112021-kkb_papua.jpg)