Opini

Wartawan, "Anjing Penjaga” di Tengah Pusaran Politik dan Pandemi

Pemilu 2024 harus dipersiapkan lebih matang, demokratis, serta terjamin dalam hal keamanan, kesehatan, dan kepercayaan para pemilih.

KOMPAS/MAHDI MUHAMMAD
Ilustrasi Pemilu 

Oleh: Nikolaus Harbowo

Serangkaian liputan Pemilihan Kepala Daerah 2020 mengingatkan penulis pada tugas jurnalis sebagai ”anjing penjaga”.

Jika melihat ada ketidakberesan dalam pengambilan sebuah kebijakan, maka jurnalis wajib mengkritisinya.

Harapannya, kebijakan yang muncul tetap berorientasi pada kebaikan bersama.

”Sekarang mau pilih penyakit atau pilih pemimpin? Enggak usah buru-burulah kayak gini-gini, malah bikin rumit. Covid masih tinggi,” ujar Achmad Yurianto saat masih menjabat juru bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19, pertengahan Mei 2020.

Begitu jawaban Yuri saat saya melontarkan satu pertanyaan kunci, apa dampak terburuk jika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 tetap dilanjutkan di 270 daerah saat kasus Covid-19 melonjak di Indonesia.

Baca juga: Kecewa Implementasi Otsus, Ini Maksud Lukas Enembe Menarik Mahasiswa Papua Penerima Beasiswa

Meski hanya mengobrol singkat melalui sambungan telepon, saya bisa membayangkan kegeramannya saat itu.

Pertanyaan itu saya ajukan karena ada gelagat pemerintah dan DPR ingin tetap Pilkada 2020 digelar pada Desember 2020 di tengah pandemi yang masih mengintai.

Tak cukup kepada Yuri, saya juga minta tanggapan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai garda terdepan melawan pandemi.

Secara garis besar, perwakilan IDI yang saya hubungi juga menyarankan penundaan pilkada.

Alasannya, Jakarta yang memiliki layanan rumah sakit dan tenaga kesehatan saja sudah kewalahan.

Situasi bakal lebih mengkhawatirkan jika penularan meluas ke daerah-daerah yang semula minim kasus, cuma gara-gara penyelenggaraan pilkada.

Sampai pertengahan September 2020, desakan penundaan pilkada semakin kuat.

Baca juga: 168 Warga Asli Papua Dikeluarkan dari Area PT Freeport, Ini Penyebabnya

Bukan hanya disuarakan oleh sebagian besar masyarakat sipil, tetapi juga oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) serta dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Halaman
1234
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved