Breaking News:

Dana Otsus Papua

Aparat Hukum Diminta Usut Aliran Dana Otsus Papua

Para tokoh ini meminta jajaran kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)di Papua segera mengusut penggunaan Dana Otsus Papua.

PP Construction and Investment
Jembatan penghubung Holtekamp dan Hamadi diatas teluk Youtefa, Papua. 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Kue bernama Otonomi Khusus (Otsus) selama 20 tahun terakhir di tahap pertama dinilai belum memberi manfaat langsung bagi kemajuan masyarakat Papua.

Kini, ke mana aliran Dana Otsus Papua menjadi pertanyaan besar bagi sejumlah tokoh di BUmi Cenderawasih.  

Baca juga: Herman Yoku: HUT Kemerdekaan Papua 1 Desember Adalah Sebuah Kekeliruan Sejarah 

Pada Kamis (25/11/2021), sejumlah tokoh Papua di Jayapura meminta institusi penegak hukum segera memeriksa penggunaan Dana Otsus Papua.

Mereka berasal dari berbagai kalangan, ada tokoh adat, agama, dan tokoh pemuda Papua.

Para tokoh ini meminta jajaran kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)di Papua segera mengusut penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus).

Baca juga: 168 Warga Asli Papua Dikeluarkan dari Area PT Freeport, Ini Penyebabnya

Ondoafi besar Kabupaten Keerom, Herman Yoku, satu di antara tokoh masyarakat Papua meminta para penegak hukum serius mengusut transparansi penggunaan Dana Otsus.

Para tokoh masyarakat Papua mengeluarkan pernyataan tentang penggunaan dana otsus di Papua, Kamis (25/11/2021).
Para tokoh masyarakat Papua mengeluarkan pernyataan tentang penggunaan dana otsus di Papua, Kamis (25/11/2021). (Tribun-Papua.com/Calvin Louis Erari)

"Saya minta para penegak hukum mulai dari Kapolda Papua dan jajaran Kapolres, Kejati Papua, hingga KPK agar dapat memeriksa penggunaan Dana Otsus Papua selama 20 tahun kemarin. Ini tidak boleh ada pembiaran," ujar Herman dalam jumpa pers yang dihadiri Tribun-Papua.com, di bilangan Abepura, Kota Jayapura, Kamis (25/11/2021).

Di tempat yang sama, Ketua Barisan Barisan Merah Putih Provinsi Papua, Max Abner Ohee meminta para penegak hukum melakukan tindakan tegas atas pengelolaan anggaran di Papua. 

Baca juga: Kecewa Implementasi Otsus, Ini Maksud Lukas Enembe Menarik Mahasiswa Papua Penerima Beasiswa

"Kapolda Papua, BPK dan KPK untuk bisa menindak dan menyelesaiakan kasus-kasus karupsi di tanah Papua, sebab perbuatan-perbuatan seperti ini hanyalah menyikasa rakyat, setidaknya satu atau dua kasus bisa dimunculkan, agar publik bisa mengetahuinya," ujarnya.

Mewakili tokoh agama, Sekertaris Umum Gereja Kingmi Indonesia, Yones Wenda mengakui pihaknya tidak pernah merasakan ataupun melihat wujud nyata Dana Otsus Papua tahap pertama.

"Dana Otsus ini nilainya sangat besar tetapi kita hanya dengar nilai saja dan uangnya tidak ada. Masyarakat kecil tidak pernah rasakan."

Baca juga: Tokoh Masyarakat Minta Polisi, Jaksa dan KPK Usut Penggunaan Dana Otsus Papua

"Oleh sebab itu kami sebagai tokoh gereja mohon untuk perlu dilakukan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran Otsus ini," pungkansya.

Selain itu, sejumlah tokoh Papua ini meminta adanya pertemua para tokoh masyarakat Papua bersama pemerintah pusat, lalu membuat satu aturan agar manfaat Dana Otsus bisa dirasakan langsung masyarakat Papua. (*)

Sumber: Tribun Papua
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved