Nasional

Kok Bisa, Perusahaan BUMN Tunggak Pajak, BPK RI: PT Pertamina Belum Bayar PBBKB Rp 1,96 Triliun

PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo disebut belum menyetorkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Editor: Roy Ratumakin
Tribunnews/Jeprima
ILUSTRASI - Petugas saat mengisi BBM mobil di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik PT Pertamina di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (31/8/2018). Saat ini sebanyak 60 terminal BBM Pertamina telah menyalurkan Biodiesel 20 persen atau B20 untuk PSO (Public Service Obligation/Subsidi). 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo disebut belum menyetorkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengungkapkan, nilai pajak yang belum disetor dua perusahaan tersebut sekitar Rp 2 triliun.

PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo belum menyetorkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang terkandung dalam kompensasi BBM yang diterima dari pemerintah, masing-masing sebesar Rp 1,96 triliun dan Rp 28,67 miliar,” kata Ketua BPK Agung Firman Sampurna dikutip dari laman Tribunnews.com, Selasa (7/12/2021).

Baca juga: RI Berisiko Rendah Covid-19, Kemenkes: Kabar Baik bagi Kita

Selain itu, PT PLN (Persero) belum melakukan evaluasi menyeluruh atas efisiensi biaya, serta kurang mengakui dan memperhitungkan non-Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik dalam pengajuan subsidi kepada pemerintah.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan agar Direksi PT PLN lebih cermat menghitung nilai pengajuan subsidi listrik dan meningkatkan monitoring dan evaluasi dalam rangka efisiensi biaya. Baik BPP maupun non-BPP.

Direksi Pertamina dan AKR Corporindo agar berkoordinasi dengan Menteri Keuangan terkait dengan kebijakan dana atau mekanisme penyetoran PBBKB.

Selain itu melalui pemeriksaan subsidi juga telah dilakukan penghematan keuangan negara sebesar Rp 1,85 triliun dengan melakukan koreksi subsidi yang harus dibayar oleh Pemerintah.

Baca juga: [BAGIAN KEEMPAT] Penanganan HIV Terbengkalai

BPK juga mengatakan, pelaksanaan proyek dan rantai suplai dilaksanakan pada SKK Migas pada KKKS BP Berau dengan kesimpulan telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

Antara lain pemerintah belum menerima tambahan bagian negara atas kelebihan pembebanan cost recovery total sebesar Rp 994,51 miliar.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan kepada KKKS BP Berau agar melakukan koreksi kurang biaya operasi wilayah kerja berau, muturi dan wiriagar serta memperhitungkan tambahan dari bagian negara yang harus disetor.

Baca juga: KSAD Dudung: Penanganan di Papua Melalui Pendekatan Kemanusiaan

Selain itu, hasil pemeriksaan kinerja pada semester ini yang dilakukan BPK antara lain pada pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan pelayanan registrasi uji tipe kendaraan bermotor TA 2019 sampai dengan semester I TA 2020 yang dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdar) Kementerian Perhubungan dan instansi terkait lainnya.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa Ditjen Hubdat belum dapat memastikan semua kendaraan bermotor telah melakukan registrasi uji tipe.

Hal tersebut ditunjukkan dengan masih adanya permasalahan antara lain Ditjen Hubdar yang belum memperoleh data produksi dan penjualan kendaraan yang dilaporkan Agen Pemegang Merk (APM) sebagai dasar penghitungan PNBP surat registrasin uji tipe (SRUT).

BPK merekomendasikan menginstruksikan Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyusun SOP dan/atau petunjuk teknis terkait mekanisme tata cara pelaporan secara elektronik atas data produksi kendaraan bermotor oleh APM dan karoseri. (*)

Sumber: Tribun Papua
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved