Tribun Militer
Penunjukan Eks Tim Mawar Mayjen Untung Budiharto Jadi Pangdam Jaya Tuai Polemik
Untung tercatat pernah menjadi anggota Tim Mawar, sebuah tim yang menjadi dalang dari operasi penculikan para aktivis politik pro-demokrasi tahun 1998
lihat foto
Komitmen dipertanyakan
Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti Kontras mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu menyusul penunjukkan Untung jadi Pangdam Jaya.
Baca juga: Angkat Eks Tim Mawar Jadi Pangdam Jaya, Jenderal Andika Perkasa Dikritik Kontras
Menurut Fatia, promosi jabatan Untung menjadi Pangdam Jaya memperlihatkan tidak adanya komitmen pemerintah dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
"Dari tahun ke tahun, dari rezim ke rezim tidak pernah ada komitmen dari pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Jumat (7/1/2021).
Ia menilai, pemerintah mempunyai pandangan bahwa upaya penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu hanya akan merusak stabilitas politik.
Akan tetapi, langkah pemerintah acap kali justru menimbulkan situasi politik yang tidak stabil dengan mengangkat aktor pelanggaran HAM berat masa lalu ke jajaran pemerintahan.
"Ketika semakin banyak aktor pelanggar HAM berat masuk ke dalam jajaran pemerintahan, ya akan semakin sulit untuk diselesaikan," tegas dia.
Baca juga: Popularitas Pratama Arhan Melejit Usai Tampil di Piala AFF 2020
Ia berharap pemerintah bisa menunjukkan ketegasan dan keberanian dalam merealisasikan komitmennya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
"Tidak hanya di masa kampanye, tetapi diwujudkan dari beberapa kebijakan yang dikeluarkan," katanya.
Akuntabilitas dipertanyakan
Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyatakan, pengangkatan orang-orang yang pernah tersangkut kasus pelanggaran HAM menunjukkan sistem akuntabilitas militer di lingkungan TNI tidak berjalan efektif dalam menghadirkan keadilan bagi korban.
Menurutnya, hal itu menegaskan kembali ketiadaan penghukuman bagi orang-orang yang terlibat pelanggaran HAM.
Selain itu, keputusan ini juga membuat keluarga korban semakin kecewa dan meragukan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu.
"Seharusnya Komisi I DPR RI bisa bersikap cerdas dan cermat atas pengangkatan tersebut. Apalagi ini sudah bukan yang pertama," kata Usman.
