Papua Terkini
Kepala BPKP Papua Dilantik, Begini Harapan Gubernur Lukas Enembe kepada Tri Wibowo Aji
Lukas Enembe berharap Tri Wibowo terus melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) secara intensif.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari
TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPIRA - Tri Wibowo Aji baru saja dilantik Gubernur Lukas Enembe menjadi Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua.
Lukas Enembe berharap Tri Wibowo terus melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) secara intensif dan akuntabel, dengan merespon dari berbagai pihak.
"BPKP harus menjadi kontrol yang dapat mendampingi instansi pemerintah dalam proses implementasi sistem pengendalian internal, serta mengawal perbaikan internal kontrol proses," kata Enembe dalam sambutannya, di Jayapura, pada Kamis (17/02/2022).
Baca juga: Lukas Enembe Heran Lihat Bandara Mamit: Putra Daerah Harus Pulang Bangun Kampung Halaman
Enembe menegaskan, BPKP berperan sebagai auditor internal pemerintah yang bertanggung jawab kepada presiden.
BPKP Papua diharapkan menyelenggarakan SPIP yang handal, agar agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJM atau RPJD dapat tercapai.
Itu pula jadi tuntutan dalam melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan.
Enembe berujar, selama ini perwakilan BPKP Papua telah menjalin kerjasama yang baik dengan Pemprov Papua dan seluruh kabupaten/kota dalam membangun dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah.
"Harus disikapi arif dan bijaksana disertai harapan ke depan, agar pergantian ini mampu memberikan yang terbaik bagi kemajuan organisasi BPKP dan masyarakat Papua," pungkasnya.
Baca juga: Pernyataan Gubernur Lukas Enembe soal Papua Tidak Happy Viral, Begini Klarifikasi Kepala Biro Umum
Kepala BPKP Perwakilan Papua, Tri Wibowo Aji menyatakan siap mengawal pembangunan di Papua.
"Ada beberapa regulasi yang mengatur bahwa BPKP mempunyai peran penting di perwakilan, seperti mengawal proses pembangunan, akuntabilitas di pemerintah daerah dan melakukan pembinaan kepada seluruh aparatur aktif," ujarnya.
Hal tersebut telah menjadi prioritas utama BPKP.
"Contohnya, sekarang kita lagi mengawal pertanggungjawaban PON dan Peparnas, dan ini adalah satu bentuk pengawalan kita dari proses pembangunan yang ada di Papua," jelasnya.
Ke depan, BPKP akan terus berkoordinasi dan bersinergitas dengan pemerintah daerah dan juga unit-unit perwakilan pusat di Papua.
Dalam mengawal semua progres pembangunan, BPKP telah berkerjasama dengan KPK untuk melakukan langkah pendampingan dan pencegahan tindak pidana khusus.
