ypmak
Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK)

Pilpres 2024

Pengamat Ragukan Klaim Luhut soal Big Data Sebut 110 Juta Warganet Ingin Pemilu 2024 Ditunda

Pengamat media sosial dan founder Drone Emprit, Ismail Fahmi, memaparkan keraguannya soal big data 110 juta warganet yang ingin Pemilu 2024 ditunda.

YouTube Sekretariat Presiden
Luhut Binsar Pandjaitan yakin Covid-19 melandai pekan ini, Senin (12/7/2021). Terbaru, Luhut meminta maaf kepada masyarakat Indonesia karena PPKM Darurat belum berjalan optimal, Sabtu (17/7/2021). 

TRIBUN-PAPUA.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelumnya telah menetapkan bahwa Pemilu 2024 akan digelar pada 14 Februari 2024.

Namun, wacana penundaan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 santer disuarakan oleh elite politik Indonesia, hingga membuat publik gaduh.

Sebaliknya, sejumlah pihak menyuarakan pemilu sebaiknya ditunda dan memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo (jokowi) menjadi tiga periode.

Terbaru, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengeklaim mayoritas masyarakat menginginkan Pemilu 2024 ditunda.

Baca juga: Luhut Ditantang Buktikan 3 Hal Ini soal Klaim Adanya Big Data Penundaan Pemilu

Dalam sebuah tayangan YouTube, Luhut bahkan mengeklaim memiliki big data 110 juta warganet yang meminta supaya Pemilu 2024 ditunda.

Ia juga menepis tudingan sejumlah pihak yang meragukan validitas data tersebut, maupun tudingan yang menyebut bahwa big data itu tidak benar.

"Ya pasti adalah, masa bohong," kata Luhut usai menghadiri acara Kick-off DEWG Presidensi G-20 2022 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Klaim 110 juta big data diragukan

Pengamat media sosial sekaligus founder Drone Emprit, Ismail Fahmi, memaparkan keraguannya soal big data 110 juta warganet yang ingin Pemilu 2024 ditunda.

Pemaparan itu diunggah melalui utas di akun Twitter pribadinya @ismailfahmi, 12 Maret 2022.

Tim Cek Fakta Kompas.com telah memperoleh izin dari Ismail Fahmi pada Kamis (17/3/2022) untuk mengutip utasnya.

"Sumber klaim data 110 juta netizen bicara soal presiden 3 periode atau perpanjangan itu dari mana?" tulis Fahmi.

Fahmi lantas mengutip temuan lembaga kajian Lab45 yang menyebutkan bahwa akun Twitter yang terlibat pembicaraan penundaan pemilu atau wacana presiden tiga periode hanya berkisar di angka 10.000-an saja.

"Kalau dari Lab45 sendiri, hanya 10.852 akun Twitter yang terlibat pembicaraan presiden tiga periode, mayoritas menolak. Sesuai data Drone Emprit," lanjutnya.

Fahmi menambahkan, angka 10.852 akun itu adalah akun yang turut bicara dan di-mention meski tidak ikut terlibat dalam perbincangan.

Baca juga: Tiga Sosok Ini yang Akan Diusung NasDem di Pilpres 2024

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved