ULMWP: Papua Sedang Berapi, Buka Ruang Dialog, Setop Tambah Pasukan!

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Gubernur Eksekutif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) wilayah Adat Domberai, Markus Yenu, menyebutkan, pola pendekatan militeristik yang digunakan oleh Jakarta ke Papua, justru tidak akan menghentikan masalah di daerah.

"Kalau terus menambah kekuatan TNI Polri ke Papua, maka justru akan menambah masalah di atas tanah ini," tegas Markus Yenu, Senin (21/3/2022).

Hal ini ditegaskan Markus dalam merespon upaya pergeseran ratusan pasukan TNI Batalyon Raider Khusus 136/Tuah Sakti Kodam I/Bukit Barisan ke Kodam XVIII/Kasuari, Papua Barat.

Demikian, Markus menyebutkan bahwa pemerintah pusat sudah semestinya mengubah pola pendekatan terhadap Papua.

Sebab, selama pendekatan militer masih digunakan, maka takkan menyelesaikan masalah.

Baca juga: Lari dari Kejaran Polisi, Perempuan Terobos Mapolres Siantar dengan Motor lalu Tabrak SPKT

Justru sebaliknya malah dapat menimbulkan gesekan di Papua.

Markus menilai, pasukan TNI yang ada di dua Kodam di Tanah Papua telah cukup untuk pertahanan.

Hanya saja, pola pendekatan Jakarta kepada masyarakat di Tanah Papua, harus diubah.

"Jakarta sudah saatnya merubah pola pendekatan ke Papua, dia tidak bisa terus menggunakan kekuatan militer," ujar Markus dilansir dari TribunPapuaBarat.com.

Baca juga: Berbulan-bulan 548 Guru di Manokwari Papua Barat Tidak Terima Honor

"Kalau gunakan pendekatan militeristik terus, maka akan ada terjadi gesekan di Papua," ungkap Gubernur Papua Merdeka itu.

Menurut Yenu, Papua hanya butuh pendekatan Jakarta dalam hal membuka ruang dialog.

"Kita dari kelompok Papua Merdeka menginginkan agar Jakarta membuka ruang dialog dan disaksikan langsung pihak ketiga sebagai penengah yakni PBB," ucapnya.

Buka Ruang Dialog

Selain itu, Yenu mengaku, pihaknya sejak tahun 2000 telah mendorong pendekatan dialog.

"Pernah tim 100 beberapa kali berangkat ke Jakarta, dan meminta untuk membuka ruang dialog," ungkap Markus.