Gubernur ULMWP: Pola Pendekatan Jakarta ke Papua dengan Militeristik Perlu Diubah

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Gubernur Eksekutif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) wilayah Adat Domberai, Markus Yenu mengatakan pola pendekatan Jakarta ke Papua melalui militeristik perlu dirubah.

Hal ini menyusul rencana pergeseran ratusan prajurit TNI dari Batalyon Raider Khusus 136/Tuah Sakti, Kodam I/Bukit Barisan ke Kodam XVIII/Kasuari, Papua Barat.

"Jakarta sudah saatnya merubah pola pendekatan ke Papua, dia tidak bisa terus menggunakan kekuatan militer," kata Yenu, Senin (21/3/2022).

Baca juga: Benny Wenda dan ULMWP Gagal Capai Papua Merdeka, Marinus Yaung: Tak Indahkan Nasihat Afrika

Selama pendekatan masih menggunakan militer, kata Yanu, tidak menyelesaikan masalah.

"Pasti akan ada terjadi gesekan di Papua," ungkap Gubernur Papua Merdeka itu.

Untuk itu, kondisi di Tanah Papua saat ini Jakarta harus segera mencari pola baru untuk Papua.

"Kalau dia menambah kekuatan TNI-Polri ke Papua, maka justru akan menambah masalah di atas tanah ini," tegasnya.

Saat ini, menurut Yenu, Papua dan Papua Barat hanya butuh pendekatan Jakarta dalam hal membuka ruang dialog.

"Kita dari kelompok Papua merdeka, menginginkan agar Jakarta membuka ruang dialog, dan disaksikan langsung pihak ketiga sebagai penengah yakni PBB," ucapnya.

Ia menilai, TNI yang ada di dua Kodam di Tanah Papua, telah cukup untuk pertahanan.

Baca juga: Marinus Yaung: Papua Tidak Bisa Merdeka karena Benny Wenda dan ULMWP

Upaya Dialog

Selain itu, Markus Yenu mengaku, pihaknya sejak tahun 2000 telah mendorong pendekatan dialog.

"Pernah tim 100 beberapa kali berangkat ke Jakarta, dan meminta untuk membuka ruang dialog," ungkap Yenu.

"Kita minta agar proses dialog langsung bersentuhan dengan masyarakat, tanpa harus melalui DPR, Pemerintah dan lainnya."

Namun, hingga kini usulan tersebut tidak juga direalisasikan oleh Jakarta.

Baca juga: ULMWP: Papua Sedang Berapi, Buka Ruang Dialog, Setop Tambah Pasukan!