Kenal Marinus Yaung? Sebut Pegunungan Tengah Papua Sebagai 'Provinsi KKB', Begini Sosoknya

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Marinus Yaung jadi sorotan usai melontarkan pernyataan keras soal gangguan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) hingga menyebut daerah pegunungan tengah Papua sebagai Provinsi KKB.

Akademisi Universitas Cenderawasih ini merupakan sosok yang mendukung pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua.

Alasannya mendukung DOB adalah karena daerah pegunungan tengah Papua kerap terjadi konflik bersenjata antara aparat TNI-Polri dan KKB.

Marinus berpendapat, dengan terealisasinya pembentukkan DOB di Papua, satu di antaranya Provinsi Pegunungan Tengah, seluruh pasukan keamanan dikerahkan untuk membuat garis embarkasi militer, agar membatasi akses Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan para simpatisannya.

“Biarkan KKB dan simpatisannya beraktivitas dengan agendanya sendiri di Provinsi KKB milik mereka sendiri," ujarnya.

Baca juga: Benny Wenda dan ULMWP Gagal Capai Papua Merdeka, Marinus Yaung: Tak Indahkan Nasihat Afrika

Hal itu lantaran, menurut Marinus, semua pihak mau Papua menjadi satu.

"Kita mau Papua tanpa perpecahan.”

“Tapi melihat polarisasi yang semakin tajam di tengah-tengah masyarakat, dan persenjataan modern yang dimiliki KKB, ini suatu pra kondisi yang telah menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan hidup orang Papua lain di luar suku-suku yang membentuk KKB,” kata dalam tulisannya di media sosial, Senin (28/3/2022).

Marinus Yaung pun mengijinkan Tribun-Papua.com untuk mengutip sebagian besar dari tulisannya tersebut.

Menurut Marinus, perlu segera dibentuk Provinsi Pegunungan Tengah Papua atau 'Provinsi KKB Papua' agar pendekatan keamanan oleh negara bisa lebih terukur, terarah dan tepat sasaran.

“Pada akhirnya, ancaman terhadap kemanusian oleh KKB Papua bisa diminimalisir pasukan keamanan secara efektif dan maksimal," ujarnya.

Tidak hanya itu, Marinus juga menjelaskan pandangan tersebut lebih kepada kepada isu human security di Papua.

"Sebab Ini masalah serius yang tidak bisa ditangangi oleh kelompok elite politik dalam satu Provinsi Papua saja.”

“Bahkan ketika nyawa manusia Papua dan non Papua melayang sia-sia, terjadi disparitas cara pandang dari kalangan aktivis HAM Papua dan juga dari mulut elit dan pejabat Papua," jelasnya.

Sebab menurut Marinus, disparitas cara pandang dan penanganan warga masyarakat Indonesia di Papua terlihat tidak adil.

"Maka perlu dicari solusi alternatif melalui pemekaran DOB Provinsi Papua,” jelasnya.

Marinus menyarankan, Provinsi Pegunungan Tengah atau yang ia istilahkan "Provinsi KKB" yang perlu menjadi prioritas dalam kebijakan DOB.

Sebab, Marinus menyebut telah melihat masalah Papua perlu dilokalisir.

"Karena masalah dan tantangan pembangunsn terbesar ada di wilayah Provinsi ini. Sehingga dengan melokalisir dlm bentuk kebijakan DOB, mudah-mudahan pembangunan di Papua bisa berjalanan dengan maksimal tanpa rintangan dan hambatan yg cukup besar seperti di wilayah Provinsi KKB," kata Marinus.

Selain itu, Marinus juga menjelaskan, mengapa dirinya harus menyebut Provinsi KKB.

Baca juga: Marinus Yaung: Perlu Bentuk ‘Provinsi KKB’ untuk Atasi Isu Human Security di Papua

"Karena pemerintah Indonesia sudah menyebutkan daerah ini basis utama perlawanan KKB terhadap pemerintah dan aparat keamanan Indonesia, dan daerah ini juga, ancaman terhadap keselamatan nyawa manusia (human security) paling tinggi di seluruh tanah Papua," terangnya.

2 Demonstran Tewas dan 3 Terluka saat Penolakan DOB Papua

Sebelumnya, Kerusuhan akibat demonstrasi penolakan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua, terjadi pada Selasa (15/3/2022). 

Demonstrasi ini berakhir rusuh hingga mengakibatkan dua orang tewas yakni Yakob Dell (30 tahun) dan Esron Wipea (22 tahun).

Sementara tiga korban lainnya adalah Itos Hitlay dan Luki Kobak mengalami luka tembak pada bagian kaki.

Selain itu juga ada korban dari pihak kepolisian adalah Briptu Muhammad Aldi yang terluka pada bagian kepala.

Massa yang beringas juga membakar sejumlah pertokoan di ibu kota daerah itu.

Irjen Mathius D Fakhiri, meyakini aparat Kepolisian di lapangan telah berusaha menangani aksi massa dalam demonstrasi tersebut. 

Meski demikian, Mathius akan mengirim Propam Polda Papua untuk melakukan pendalaman terhadap aksi demo yang berakhir ricuh di Dekai, Yahukimo, Papua, Selasa (15/3/2022).

Baca juga: Egianus Kogoya Punya Senjata Canggih Mematikan, Mampu Tembakkan 1000 Peluru dalam 1 Menit

"Saya mengirim para pejabat (Dirpropam Polda Papua) untuk melihat apakah SOP yang dilakukan oleh polres setempat sudah sesuai dengan SOP yang ada di Polri dalam penggunaan kekuatan termasuk langkah-langkah penanganan lain," kata Irjen Mathius D Fakhiri di Jayapura.

Tak hanya itu, Kapolda Papua, Irjen Mathius D Fakiri mengonfirmasi, segera mengirim bantuan personel dari Brimob juga.

"Rabu (16/3/2022) besok, dua peleton Brimob Kotaraja dan Dirpropam Polda Papua akan saya kirim ke Dekai," terangnya.

Penyebab Kericuhan

Irjen Mathius D Fakhiri menyebut ada provokator dalam aksi massa penolakan Daerah Otnomi Baru (DOB) yang berujung ricuh. 

Pasalnya, aksi massa awalnya berlangsung tertib hingga sempat membubarkan diri usai menyampaikan aspirasinya.

Tiba-tiba massa beringas hingga membakar sejumlah pertokoan di ibu kota daerah itu.

Selain itu, massa pun menyerang personel kepolisian yang berada di sekitar lokasi kejadian.

"Pelaksanaan orasi berjalan lancar, namun saat selesai melaksanakan orasi inilah yg terjadi gesekan dari masyarakat sendiri dan ditambah ada yang provokasi sehingga masyarakat lain melakukan aksi-aksi terhadap bangunan ruko yang ada di sekitar kantor Kominfo," ujar Fakhiri di Jayapura, Selasa (15/3/2022).

Personel kepolisian yang berusaha menghentikan aksi massa, sambung Fakhiri, justru menjadi sasaran amuk massa sehingga aparat keamanan terpaksa melepaskan tembakan.

Baca juga: Kekerasan KKB Tak Teratasi? Pengamat: Karena Krisis Kepercayaan antara Jakarta dan Papua

Fakhiri menyebut, total ada lima orang menjadi korban dan salah satunya adalah anggota polisi.

"Ada korban dari petugas kepolisian sendiri dan ada dua masyarakat yang meninggal dunia dari tindakan kepolisian," kata dia.

Saat ini personel di lapangan tengah berusaha menginventarisasi jumlah korban dan kerugian akibat aksi tersebut.

Kapolda berharap jumlah korban tidak bertambah karena pada prinsipnya kepolisian siap mengawal masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi sesuai ketentuan.

"Tentunya selaku kapolda mengucapkan turut berdukacita dan kami akan mengambil langkah cepat untuk melakukan penanganan sehingga tidak berdampak lain," tutur Fakiri. (*)