Filep Karma Nilai Otsus Tidak Memberi Manfaat ke Rakyat Papua

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Mantan tahanan politik, Filep Karma, mengatakan Papua harus merdeka lantaran pelaksanaan Otonomi khusus (Otsus) selama 20 tahun telah gagal, dan Daerah Otonomi Baru (DOB) bukan solusi.

Filep menyampaikan hal itu dalam orasinya di hadapan ribuan demonstran penolak DOB dan Otsus Papua di bundaran Abepura, Kota Jayapura, pada Jumat (1/04/2022).

"Jadi teman-teman harus tahu, tahun 2000 lalu seusai kongres di GOR Jayapura, Barnabas Suebu, Maikel Manufandu, Philip Erari, dan tokoh-tokoh Papua lainnya bilang, jangan minta merdeka dulu, kita terima Otsus dulu, sebab itu alternatif terbaik dan terakhir yang bisa pemerintah Indonesia buat dalam 20 tahun."

Baca juga: Ini 18 Tuntutan Petisi Rakyat Papua untuk Pemerintah NKRI 

Baca juga: Jhony Banua Rouw Minta Demonstran Penolak DOB dan Otsus Papua Sampaikan Aspirasi lewat Dialog 

"Namun itu gagal. Berarti tidak ada jalan lain tapi hanya satu yaitu merdeka," ujar Filep.

Filep juga menyinggung soal sistem Keluarga Berencana (KB) yang diterapkan oleh pemerintah.

"Mereka sudah kasih Otsus 20 tahun, mungkin teman-teman semua ingat Indonesia punya program KB, dong bilang dua anak saja cukup supaya berhasil."

"Jadi ini sama seperti Otsus juga, dua provinsi saja supaya berhasil, tapi ternyata tidak. Kalau dua provinsi saja tidak berhasil, apalagi banyak provinsi," kata Filep.

Karena itu, Filep menyerukan agar tuntutan masyarakat Papua perlu dinaikkan ke level atas.

"Bukan pemekaran provinsi tapi pemekaran negara, karena sudah jelas Otsus gagal, jadi mau bikin provinsi banyak pun tetap gagal," katanya.

Filep mengeklaim pilihan tersebut adalah keputusan terbaik.

"Supaya jangan lagi ada orang yang demonstrasi, atau adik-adik yang menjadi prajurit TNI-Polri ataupun orang Papua mati," ungkapnya.

Baca juga: Massa Tolak DOB dan Otsus Papua, Orator: Kami Kutuk Pejabat Pendukung Pemekaran

Dia berujar, perlu ada perundingan internasional yang dilakukan soal kompleksitas masalah Papua.

"Dulu Papua dipaksa gabung ke Indonesia itu melibatkan Amerika, Belanda dan PBB. Jadi kalau dulu melibatkan dua negara dan lembaga internasional, maka sekarang mereka perlu bersama bangsa Papua melakukan perundingan," jelasnya.

Menurutnya, Amerika, Belanda dan PPB tidak tidak berpikir soal masa depan masyarakat Papua kala Perjanjian New York digelar pada 15 Agustus 1962.