Pemekaran Papua
Massa Tolak Serahkan Aspirasi ke DPR, Filep Karma Nilai Otsus di Papua Gagal
Jefri Wenda menegaskan, ia dan rekan-rekannya akan kembali turun untuk melakukan long march ke Kantor DPR Papua. Kapolda diminta fasilitasi.
lihat foto
"Kantor DPRP adalah honai rakyat, tentu kami akan menerima siapapun yang datang. Kalau mau datang, kami akan siapkan kendaraan dengan pengawalan pihak keamanan," kata dia.
Sementara Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri yang juga datang ke lokasi unjuk rasa menjelaskan alasan mengapa polisi tidak memberikan izin kepada para mahasiswa untuk melakukan long march.
Menurut dia, sebagian warga Kota Jayapura, terutama yang menjadi korban kerusuhan di 2019, masih memiliki trauma atas perisitiwa tersebut sehingga potensi terjadinya bentrok antar massa dengan masyarakat cukup tinggi.
Baca juga: Jhony Banua Rouw Minta Demonstran Penolak DOB dan Otsus Papua Sampaikan Aspirasi lewat Dialog
"Kami sudah tawarkan kalau mau kami antar dengan truk ke DPR Papua dan pulangnya kami antar ke tempat semula," ujar Fakhiri.
Ia menegaskan, kepolisian tidak bermaksud menghalangi para mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi.
Hanya saja pertimbangan keamanan perlu dikedepankan agar situasi kondusif dapat terus terjaga.
Untuk melakukan pengamanan aksi unjuk rasa tersebut, aparat kepolisian menurunkan hingga 1.000 personel.
Adapun jumlah massa diperkirakan mencapai 1000-an orang.
Minta Papua Merdeka
Sementara itu, aktivis pro-kemerdekaan Papua Filep Karma menyerukan Papua Merdeka sebagai solusi terbaik atas seluruh permasalahan di Bumi Cenderwasih, ketimbang pemekaran daerah dan otonomi khusus.
Seruan ini Filep sampaikan dalam orasinya di hadapan massa, sebelum Ketua DPRP dan Kapolda Papua menyambangi massa di Abepura.
Dia mengatakan, Otonomi Khusus (Otsus) yang diberikan pemerintah Indonesia kepada Papua selama 20 tahun telah gagal.
Baca juga: Massa Tolak DOB dan Otsus Papua, Orator: Kami Kutuk Pejabat Pendukung Pemekaran
"Tidak ada jalan lain, Papua harus merdeka," kata Filep Karma dalam orasinya saat gelombang penolakan DOB di bundaran Abepura.
Dia mengisahkan, 20 tahun lalu atau tepatnya pada tahun 2000, sejumlah tokoh Papua yaitu Barnabas Suebu, Maikel Manufandu, Philip Erari, dan sejumlah tokoh lainnya tidak meminta kemerdekaan.
"Namun, alternatif yang diberikan itu hingga kini tidak ada perubahan. Malah gagal. Berarti tidak ada jalan lain selain Papua Merdeka," katanya.
