Amien Rais Curiga Jokowi dan Luhut Menderita Penyakit Psikis

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Ketua Dewan Syuro Partai Ummat Amien Rais mencurigai Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menderita narsistik megalomania.

Kata Amien, hal ini terlihat dari sikap keduanya yang merasa paling tahu, benar, dan menganggap diri sebagai penyelamat bangsa satu-satunya.

Jika benar begitu, Amien menyarankan keduanya memohon ampun kepada Tuhan.

Amien melanjutkan, jika benar mereka mengalami penyakit psikis tersebut dan mengejawantahkannya dalam memimpin negara, maka akan sangat berbahaya bagi bangsa dan negara.

Baca juga: John Gobay Minta Jokowi Segera Evaluasi DOB Papua

Demikian, eks Ketua MPR RI itu meminta Jokowi dan Luhut untuk berkonsultasi ke psikolog.

"Anda berdua ini harus berkaca dan tanya kepada psikolog yang objektif apakah kira-kira Anda berdua itu menderita narsisistik megalonia," kata Amien dalam keterangan video di kanal Youtube miliknya, Sabtu (2/4/2022).

Amein menyoroti sikap Jokowi yang marah-marah terhadap para menteri karena dianggap tidak becus dalam bekerja.

"Saya lihat kemarin Jokowi marah-marah dua kali, bahkan menghujat menteri dan pejabat tingginya. Kenapa dipilih sendiri, dihujat sendiri?" katanya.

Baca juga: Usai Pertamax, Harga Pertalite-Premium dan Elpiji 3 Kg Bakal Naik Tahun Ini: Begini Kata Luhut

Menurutnya, menteri atau pejabat yang dipilih seorang presiden menggambarkan bagaimana karakter presiden itu sendiri.

"Jadi kalau presiden marah-marah, berarti dia memarahi dirinya sendiri," imbuhnya.

Jokowi Marahi Menteri

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo mengaku jengkel dan gregetan melihat banyaknya barang impor dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh kementerian, pemerintah daerah dan juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Di depan menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pejabat BUMN, dan para pejabat lainnya Presiden mengatakan barang-barang yang impor tersebut sebenarnya bisa diproduksi di dalam negeri namun diimpor.

"Coba CCTV beli impor, di dalam negeri ada yang bisa produksi. Apa-apaan ini."

"Dipikir kita bukan negara yang maju buat CCTV saja beli impor," kata Jokowi saat memberikan Pengarahan Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat, (25/3/2022) lalu.

Bahkan kata Presiden seragam dan sepatu tentara/polisi saja didatangkan dari luar negeri.

Padahal produk tersebut sangat bisa dibuat di dalam negeri.

"Selain itu, alat kesehatan, nih pak Menkes, tempat tidur untuk rumah sakit, produksi saya lihat di Yogya ada, Bekasi, Tangerang. Ada (malah)  beli impor," katanya.

Belum lagi alat pertanian seperti traktor yang didatangkan dari luar negeri.

Padahal traktor tersebut tidak high technology.

Sebut Nama Menteri

Presiden bahkan mencontohkan traktor yang digunakan untuk menanam jagung di Atambua, Kamis (24/3/2022) kemarin.

"Alsintan, Pak Mentan (Menteri Pertanian). Apa traktor-traktor kaya gitu bukan high tech aja impor, jengkel saya. Saya kemarin dari Atambua menanam jagung, saya lihat traktor, Alsintan, saya lihat aduh, gak boleh pak menteri, gak boleh. Pensil, kertas, saya cek, impor, pulpen, ini apa ini," kata Jokowi.

Presiden meminta Kementerian, Pemda, dan BUMN untuk membeli produk dalam negeri.

Jokowi juga meminta 40 persen dari anggaran pengadaan barang dan jasa yang ada di masing-masing lembaga atau institusi digunakan untuk membeli produk UMKM dalam negeri.

"Kita hanya minta 40 persen dulu, targetnya enggak banyak- banyak saja sampai Mei," kata Presiden.

Presiden menegaskan dengan membeli barang impor, Indonesia malah memberikan pekerjaan ke negara lain.

Sementara apabila dibelikan produk dalam negeri atau UMKM maka uang akan berputar di dalam negeri.

"Coba kita belokkan semuanya ke sini, barang yang kita beli, barang dalam negeri berarti akan ada investasi."

"Itu berarti membuka lapangan pekerjaan tadi sudah dihitung, bisa membuka 2 juta lapangan pekerjaan, kalau ini tidak dilakukan sekali lagi bodoh banget kita ini," ujarnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Amien Rais Sarankan Jokowi dan Luhut Konsultasi ke Psikolog, Ini Sebabnya