Nasional

Jalur Tidak Resmi Masih Banyak, Pembangunan PLBN di Perbatasan Negara Terus Dilanjutkan

Mendagri yang juga merupakan Kepala BNPP, Muhammad Tito Karnavian, menyebutkan, masih ditemukan pelintas batas yang menggunakan jalur tidak resmi.

istimewa
Menteri Dalam Negeri yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Muhammad Tito Karnavian. 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – PLBN merupakan sebuah pos dan tempat pemeriksaan perlintasan keluar masuk manusia dan barang yang dikelola oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), di mana di tempat ini terdapat pihak Bea Cukai, Imigrasi dan Karantina.

Dalam kaitannya dengan itu, Menteri Dalam Negeri yang juga merupakan Kepala BNPP, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan saat ini Indonesia telah memiliki 8 PLBN, namun 8 PLBN tersebut belum cukup memfasilitasi aktivitas lintas batas di perbatasan darat Indonesia dengan negara tetangga.

Sebab, masih ditemukan pelintas batas yang menggunakan jalur tidak resmi, untuk mengatasi hal ini pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di perbatasan negara akan terus dilanjutkan.

"Delapan PLBN ini belum cukup, karena batas darat kita luar biasa di Kalimantan. Bayangkan ada tiga saja di Kalbar itu, jalan tikusnya ribuan," ujar Mendagri saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kantor DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (5/4/2022).

Pada RDP dengan Komisi II DPR RI ini Mendagri meminta dukungan agar PLBN semakin diperkuat.

Baca juga: Belum Vaksin Lengkap dan Booster, Tetap Tunjukkan Hasil Negatif PCR – Rapid Test

Mendagri mengatakan pembangunan PLBN bukan hanya untuk mengatasi pelintas batas yang menggunakan jalan tidak resmi semata tetapi juga menyangkut masalah nasionalisme, pemenuhan kebutuhan dan keselamatan masyarakat yang mendiami kawasan perbatasan negara.

Ia mencontohkan aktivitas lintas batas yang belum terfasilitasi adalah di Pulau Sebatik, Provinsi Kalimantan Utara.

Pulau Sebatik terbagi menjadi dua, di mana pulau bagian utara adalah milik Malaysia dan di bagian selatan adalah milik Indonesia.

Baca juga: Tito Karnavian Klaim Papua Bisa Jadi 6 Wilayah Administrasi, MRP: DOB untuk Kepentingan Siapa?

Masyarakat yang mendiami pulau ini merupakan satu suku dan perbatasan kedua negara hanya ditandai dengan patok perbatasan saja, dan aktivitas lintas batas terjadi setiap hari, bahkan ada rumah yang dapurnya di wilayah Malaysia namun ruang tamunya ada di wilayah Indonesia.

"Ini perlu ada penanganan karena sangat gampang untuk terjadi lintas batas ilegal misalnya narkotika, teroris, senjata, dan lain-lain," tegasnya.

Sebagai informasi pembangunan PLBN juga akan dilaksanakan di Pulau Sebatik khususnya Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

Sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan, di Kecamatan Sebatik Utara akan dibangun PLBN Sei Nyamuk.

Baca juga: Mendagri Tito Karnavian: Minimal 40 Persen Alokasi Belanja Daerah Berasal dari Produk UMKM

Berdasarkan Inpres 1/2019 tersebut, satu PLBN telah selesai pengerjaannya dan telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada beberapa waktu yang lalu yakni PLBN Sota di Kabupaten Merauke.

Selesainya PLBN Sota ini menambah jumlah PLBN yang telah dibangun sebelumnya.

Delapan PLBN yang saat ini sudah dikelola BNPP adalah PLBN Aruk, PLBN Entikong dan PLBN Badau (Provinsi Kalimantan Barat); PLBN Motaain, PLBN Motamasin dan PLBN Wini (Provinsi Nusa Tenggara Timur); PLBN Skouw dan PLBN Sota (Provinsi Papua). (*)

Sumber: Tribun Papua
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved