Pemekaran Papua
Polemik Nama 3 Provinsi Baru di Papua, Baleg DPR RI: Masih Bisa Diubah
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Achmad Baidowi mengatakan, tiga nama provinsi baru di Papua masih bisa diubah.
lihat foto
TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Pasca-Badan Legislasi DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang tiga provinsi baru di Papua menggunakan nama wilayah adat mendapat sorotan dari berbagai kalangan di Papua.
Menanggapi sejumlah tanggapan tersebut, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Achmad Baidowi mengatakan, tiga nama provinsi baru di Papua masih bisa diubah.
Dikatakan perubahan tersebut dapat dibahas dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Papua Selatan, RUU Papua Pegunungan Tengah, dan RUU Papua Tengah mendatang.
Baca juga: Soal Pemekaran Papua Tengah, Bupati Nabire Ungkap Alasan Mengapa Mimika Tak Cocok Jadi Ibu Kota
"Di pengajuan Komisi II yang tercantum adalah RUU sesuai yang ada hari ini. Jadi RUU Papua Selatan, RUU Papua Pegunungan Tengah, dan juga RUU Papua Tengah. Jadi seperti itu, kalaupun kemudian mau diubah, itu di dalam pembahasan bisa," kata Baidowi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (8/4/2022).
Politikus Partai Persatuan Pembangunan tersebut menuturkan, dalam penyusunan tiga RUU tersebut, Baleg hanya mengharmonisasi dan menyinkronisasi usulan Komisi II DPR.
Sementara, pembahasan RUU antara DPR dan pemerintah kemungkinan besar akan dilakukan di Komisi II DPR.
Kendati demikian, Baidowi mengakui bahwa Baleg merekomendasikan nama-nama adat digunakan sebagai nama tiga provinsi tersebut kelak. Ia mengeklaim, nama adat yang digunakan sudah sesuai dengan aspirasi publik dan kajian para akademisi.
"Hasil temuan kita, rekomendasi kita, sesuai dengan aspirasi publik dan kajian dari akademisi, melihat bahan-bahan akademik, itu menunjukkan bahwa nama-nama adatnya seperti itu," kata Baidowi.
Baca juga: Nama Provinsi Anim Ha Ditolak, Thomas Eppe Safanpo: Nama Itu Fiktif
Baidowi juga mengeklaim, setiap aspirasi publik, baik yang pro dan kontra, akan dipertimbangkan oleh DPR dalam proses pembahasan bersama pemerintah nanti.
"Memang ada pihak-pihak yang kontra, tapi pihak yang pro juga banyak. Tentu yang kontra itu kita dengarkan juga nanti di dalam pembahasan di Komisi II, itu ranahnya Komisi II," ujar Baidowi.
Diberitakan sebelumnya, Baleg menyetujui tiga RUU untuk ditetapkan sebagai usul insiatif DPR, yakni RUU Provinsi Papua Selatan, RUU Provinsi Papua Tengah, dan RUU Provinsi Papua Pegunungan Tengah.
Baleg mengusulkan supaya penamaan provinsi-provinsi baru itu disesuaikan dengan wilayah adat Papua, yakni Ha Anim untuk Provinsi Papua Selatan, Meepago untuk Provinsi Papua Tengah, dan Lapago untuk Provinsi Papua Pegunungan Tengah. (*)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul - Nama Tiga Provinsi Baru di Papua Masih Bisa Diubah di Pembahasan RUU
