Profil Mayjen Richard Tampubolon, Disorot Usai Hens Songjanan Dipecat dari Calon Prajurit TNI: Viral

Dia pun meminta Pangdam Pattimura hingga gubernur harus menyikapi persoalan itu.

Menanggapi hal ini, Kapendam XVI Pattimura, Kolonel Arh Adi Prayogo, menjelaskan, pemberhentian atau pemecatan itu dilakukan karena alasan dokumen kependudukannya yang digunakan untuk pendaftaran anggota TNI palsu.

Baca juga: Mengenal Mayjen Richard Tampubolon, Ucapkan Dukacita atas Tewasnya Anggota Brimob oleh Oknum TNI

Dijelaskan, kartu tanda penduduk (KTP) milik Hens didapat dengan cara ilegal.

Yakni tidak melampirkan ITAS dan ITAP Sesuai dengan UU no 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU no 23 tahun 2006.

"Bapaknya mendapatkan identitas KTP dengan cara illegal saat perekaman KTP secara massal pada tahun 2013 oleh Dukcapil Kota Tual," jelas Kapendam dalam rilis yang diterima TribunAmbon.com, Jumat (8/4/2022) malam.

"Jadi orang tuanya yang Warga Negara Asing ini mendapatkan kependudukan di Indonesia tidak sesuai dengan aturan yang berlaku," imbuhnya.

Lanjutnya, temuan itu terungkap setelah ada pengaduan masyarakat soal pemalsuan itu.

"Ada laporan masyarakat dan setelah anggota telesuri dan di cek ke Dukcapil setempat, ternyata benar bahwa cara perolehannya identitas ayahnya ilegal," tuturnya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tual pun mencabut segala dokumen yang diterbitkan atas nama Hens Songjanan.

Pencabutan dokumen tertuang dalam surat Dukcapil Kota Tual nomor 470/058/2022 tanggal 31 Maret 2022.

Sementara pemberhentian tidak dengan hormat Hens Songjanan pada Kamis (7/4/2022) kemarin.

Profil dan Biodata Mayjen TNI Richard Tampubolon

Mayjen TNI Richard Tampubolon resmi dilantik sebagai Pangdam XVI/Pattimura oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman di Aula AH Nasution Mabesad, Rabu (29/12/2021).

Mayjen TNI Richard Tampubolon menggantikan Mayjen TNI Bambang Ismawan yang menempati posisi barunya sebagai Dankodiklat TNI. 

Penunjukan Richard sebagai Pangdam XVI/Pattimura yang baru berdasarkan Surat Keputusan NOmor Kep/1128/XII/2021 tertanggal 6 Desember 2021.