BEM USTJ Dukung BEM SI Tolak Demo Tuntut Presiden Joko Widodo

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Hendrik Rewapatara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sains dan Teknologi (USTJ) mendukung aksi demonstrasi BEM SI tentang wacana penundaan pemilu 2024 dan beberapa tuntutan lainnya ke presiden Joko Widodo.

Demikian disampaikan Ketua BEM Universitas Sains dan Teknologi (USTJ), Roni Tigi ketika dikonfirmasi Tribun-Papua.com via telepon, Senin (11/4/2022).

Baca juga: Awalnya Suarakan Jokowi 3 Periode, Kini Golkar Dukung Pelaksanaan Pileg dan Pilpres Sesuai Jadwal

"Terkait aksi BEM SI ini kami dari BEM USTJ menganggap bahwa hal ini penting untuk kita kawal bersama, dan yang menjadi catatan penting bahwa aksi mahasiswa adalah aksi murni dari keresahan masyarakat,"katanya.

Dia mengatakan, aksi tersebut sebelum dilakukan pastinya sudah dikaji terlebih dahulu.

Baca juga: Masyarakat Adat Merauke Siap Sambut Kedatangan Jenderal Dudung, Tinjau Pasukan Perbatasan?

"Aksi ini tentu telah dikaji dan aksi tersebut tentu bukan hanya sekadar aksi biasa, tanpa ada landasan yang jelas. Namun, aksi ini murni atas keresahan masyarakat yang dikawal secara mekanisme oleh mahasiswa itu,"ujarnya.

Ronny menjelaskan, terkait aksi hari ini pihaknya tidak melakukanya, di Provinsi Papua.

"Atas aksi ini kami dari BEM USTJ tidak melakukannya, karena legalitas BEM belum ada artinya kami blum dilantik secara de Jure. Namun secara de facto kami telah ditetapkan sebagai BEM,"katanya.

Baca juga: Ketentuan Pembayaran THR bagi Pekerja Kontrak, Tetap, dan Buruh Harian Lepas

Ia menambahkan, pihak BEM USTJ mendukung aksi tersebut.

"Kami dari BEM USTJ, mendukung aksi ini karena mahasiswa adalah penyambung lidah rakyat dan substansinya jelas bahwa penolakan Pemilu serentak,"tambah dia.

Berikut enam tuntutan yang akan disampaikan BEM SI pada Jokowi, Senin ini yakni :

Baca juga: Kunci Jawaban Buku Tematik Kelas 4 SD Tema 5: Cara Menghargai Jasa Pahlawan

1. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi untuk bersikap tegas atau menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara;

2. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi menunda dan mengkaji ulang Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN), termasuk pasal-pasal bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi, dan kebencanaan;

Baca juga: Menunggu UU DOB, Tokoh Agama : Mari Persiapkan Bangun Adatnya Masing-Masing

3. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di pasaran dan menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lainnya;

4. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait;

Baca juga: Luhut Buat Jokowi Berang Malah Diberi Jabatan

5.Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi menyelesaikan konflik agraria di Indonesia;

6. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin berkomitmen penuh menuntaskan janji-janji kampanye pada sisa masa jabatan. (*)