Saling Serang Antara KKB dan TNI, IPMNI Minta Pemkab Nduga dan Pemprov Papua Selesaikan Konflik

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Hendrik Rewapatara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Nduga se-Indonesia (IPMNI) meminta Pemerintah Nduga dan Provinsi Papua segera mengatasi permasalahan di kabupaten tersebut.

Demikian disampaikan, Penanggung jawab Mahasiswa Nduga DPC IPMNI semarang-Salatiga Tarni Wandikbo kepada Tribun-Papua.com, Rabu (13/4/2022) pagi.

Baca juga: Dorong UMKM Go Global, BNI Xpora Gandeng ICC Indonesia

"Melihat situasi konflik yang dialami oleh masyarakat sipil di Kabupaten Nduga, hal itu diakibatkan operasi TNI-Polri,"kata Tarni melalui telepon selulernya.

Bahkan, menurut dia, saling serang antara KKB dan TNI membuat masyarakat sipil menjadi korban. Melihat kejadian itu Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Nduga, jangan acuh tak acuh, harus serius menangani hal ini.

Baca juga: Pasca Penembakan 2 Tukang Ojek, Polda Papua Bakal Lakukan Penebalan dan Perkuatan

Tarni mengatakan, dengan melihat situasi itu, pihaknya selaku kaum intelektual mengeluarkan beberapa poin pernyataan sikap.

"Kami Pelajar dan Mahasiswa Nduga Se-Indonesia yang berada di DPC IPMNI kota Studi Semarang-Salatiga menyatakan sikap secara tegas, dengan beberapa poin ini,"katanya.

Baca juga: Almarhum Letnan Dua Cpm I Kadek Suhardiyana Bakal Dimakamkan di Kampung Halamannya

Berikut Pernyataan sikap oleh DPC IPMNI Se-Indonesia :

1.Pemerintah Kabupaten Nduga, dalam hal ini Bupati, Sekda, Ketua DPRD dan jajarannya segera kembali ke ibu kota Keneyam Ndugama untuk memberi bantuan bahan makanan dan perlindungan serta kenyamanan bagi masyarakat sipil yang sdang terancam hidupnya oleh kekerasan militer (TNI-Polri).

Baca juga: Danpomdam Sempat Naik Kendaraan Hilux Korban Laka Tunggal di KM 63 Trans Papua Merauke

2.Pangdam Cenderawasih dan Kapolda Papua segera bertanggung jawab atas penyerangan bom Martir yang dilakukan oleh TNI-Polri ke rumah warga dan segera menjelaskan apa bentuk dan jenis bom yang digunakan, untuk diketahui Presiden Ir. Jokowi sebagai panglima tertinggi di Indonesia.

3.Segera tarik militer organik dan non organik dari Nduga, Puncak Jaya , Puncak Papua dan seluruh Papua.

Baca juga: HUT Ke-56 Tahun, Dirut: Bank Papua Masih Kokoh Menjadi Kebanggaan Masyarakat Papua 

4.Pangdam Cendrawasih, Dandramil dan Satuan Kodim yang berada di Nogolaid Keneyam segera bertanggung jawab atas insiden penembakan yang telah menewaskan Parunus Lokbere sesuai mekanisme hukum dan HAM yang berlaku di negara Indonesia.

5.Komnas HAM RI segera bentuk Tim Investigasi kemanusiaan, usut tuntas kasus penembakan yang dilakukan oleh anggota TNI terhadap Parunus Lokbere secepatnya.

Baca juga: Dukung Pembangunan Tower, Ondoafi Nehibe Serahkan Sebidang Tanah untuk Pemkab Jayapura

6.Presiden Joko Widodo segera membuka akses jurnalis nasional maupun internasional dan tim pencari fakta ke Papua untuk menyelesaian konflik kemanusiaan di Ndugama.

7.Presiden Joko Widodo segera membuka ruang dialog damai yang dimediasi oleh pihak ketiga, yaitu PBB untuk mencari solusi demokrasi bagi penyelesaian konflik bersenjata antara TPNPB dan TNI-Polri di seluruh wilayah Papua Barat.

Baca juga: Dua Nalayan Hilang di Perairan Otakwa Mimika, Tim SAR Masih Laukan Pencarian

8.TPNPB Wilayah Kodap III Ndugama dan TNI-Polri segera menentukan tempat medan perang khusus yang jelas agar tidak mengorbankan rakyat sipil seperti yang sering dilakukan oleh TNI-Polri.

9.Panglima TNI dan Kapolri tidak menarik pasukan dari Ndugama dan seluruh tanah Papua, maka segera buka lapangan perang terbuka secara resmi antara TNI-POLRI dan TPNPB-OPM di Papua sesuai dengan Hukum Humanither agar tidak mengorbankan Rakyat sipil yang Nduga dan Seluruh Papua.

Baca juga: Ini Identitas Dua Korban Meninggal Dunia Saat Kecelakaan Tunggal di Merauke

10.Negara Kesatuan Republik Indonesia segera bertanggung jawab atas penembakan terhadap Anak Sekolah atas Nama Parunus Lokbere (Umur 17 tahun), dan warga Sipil Siu Karunggu 20 tahun, Elias Karunggu 35 tahun dan Endrik Lokbere 28 tahun Dan sebanyak masyarakat Nduga yang korban 257 atas dampak Operasi Militer TNI-Polri oleh Presiden Joko Widodo di wilayah Ndugama – Papua.

Baca juga: HUT ke-56 Tahun, Manajemen Beri Bonus Rata-rata 4 Kali Gaji Bagi Insan Bank Papua

11.Pemerintah Pusat, Gubernur Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Nduga segera melakukan evakuasi kemanusiaan terhadap 40.000-an pengungsian yang terjadi akibat konflik bersenjata antara TNI-Polri vs TPNPB Kodap III Ndugama sejak 4 Desember 2018 hingga 2022.

Baca juga: Semarak HUT ke-56 Tahun Bank Papua, Zendrato : Terus Tumbuh, Berkembang, dan Eksis

Dia mengatakan, pihaknya sangat mengutuk keras pemerintah dalam hal ini Bupati Nduga yang sedang mengurus berbagai kebijakan besama dengan Staf KSP Deputi V dan Kementrian Perhubungan yang diprogramkan oleh Presiden Joko Widodo yakni :

-Jalan Tol Laut Agasta, Sawa Erma, Mumugu, dan Batas Batu Kabupaten Nduga yang adalah jelas sedang dan merusak tanah ulayat adat juga akan merusak harkat dan martabat beserta menghilankan nywa rakat sipil di kabupaten Nduga.

Baca juga: Dana Otsus Tahap Pertama Belum Ditransfer, Pemprov Belum Bayar Biaya Kuliah Mahasiswa Diluar Negeri

-Hentikan Pembahasan jalan darat yang dapat menghubungkan lintasan dari Mugumu Satu ke – kenyam, dari Kenyam ke Mbua – kemudian dari Mbua Ke Iniye serta Kenyam Gearek termasuk dari akses menghubungkan Nduga Yahukimo yang merupakan keutungan bagi basisnya militer Indonesia Yaitu TNI-Polri-BIN dan BAIS membunuh rakyat Nduga.

-Hentikan pembahasan Administrasi Daerah Otonom Baru ( DOB ) di perbatasan antar kabupaten yang dilakukan oleh Bupati Nduga, Bupati Timika, Bapati Puncak, Bupati Jaya Wijaya, Bupati Asmat dan Bupati Yahukimo.

Baca juga: Hendak Bawa Ganja ke Nabire dan Manokwari, Polisi Tangkap Dua Pemuda di Pelabuhan Jayapura

Ia menambahkan, dengan situasi konflik ini pihaknya meminta agar Pihak Gereja-Gereja di tanah Papua Segera Membuka suara.

"Pihak gereja segera buka suara dan memberikan perlindungan terhadap domba-domba dari ancaman militer dan TPNPB,"tambah dia. (*)