Demo Guru

Jelang UAS, 500 Guru di Fakfak Papua Barat Ancam Mogok Massal dan Minta Bupati Naikkan Nilai TPP

Menjelang UAS pada 17 Mei 2022, sebanyak 500 guru di Kabupaten Fakfak Papua Barat mengancam unjuk rasa dan mengancam mogok

Penulis: Aldi Bimantara | Editor: Musa Abubar
Amin Jabir Suaery for Tribun-Papua.com
DEMO GURU - Sebanyak 500 guru di Kabupaten Fakfak Papua Barat melakukan unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Fakfak beberapa waktu lalu, untuk menuntut naiknya nilai TPP. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Aldi Bimantara

TRIBUN-PAPUA.COM, FAKFAK - Menjelang Ujian Akhir Semester (UAS) pada 17 Mei 2022, sebanyak 500 guru di Kabupaten Fakfak Papua Barat melakukan unjuk rasa dan mengancam mogok massal.

Ratusan guru itu mendesak Bupati Fakfak Untung Tamsil untuk segera merevisi nilai Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), yang diterima para guru.

Baca juga: Polisi Penabrak 5 Pejalan Kaki hingga 1 Tewas di Jayapura Diringkus, Sering Mabuk dan Bikin Onar

Ketua PGRI Kabupaten Fakfak Amin Jabir Suaery mengatakan, pihaknya masih menunggu tindak lanjut dari Bupati Fakfak Untung Tamsil mengenai persoalan tersebut.

"Dalam rangka beredarnya peraturan Bupati Fakfak nomor 12 tahun 2022 yang terbaru, dan di dalamnya itu disebutkan nilai nominal TPP untuk guru yang paling terendah, dan menjadi persoalan kenapa kami tidak disamakan nominalnya dengan ASN lain," kata Amin kepada Tribun-Papua.com, Senin (10/5/2022).

Baca juga: Sekda Frans Pekey : IPM Kota Jayapura Tertinggi Capai 79,8 Persen di Papua

Amin menyebut sekalipun mereka adalah guru, namun pihaknya termasuk ASN daerah juga di Kabupaten Fakfak.

"Kemudian teman-teman OPD lain itu, di dalam Perbup tersebut, dibagi klasifikasi jabatannya yang terdiri dari madya, muda, pratama, dan lainnya, dan kami sayangkan untuk para guru tidak ada pembagiannya,"ujar Amin.

Baca juga: Tahapan Pemilu 2024 Dimulai Pertengahan 2022, Jokowi: Saya Minta Menteri Betul-betul Fokus Bekerja

Pihaknya menganggap dengan tidak disertakannya klasifikasi tersebut, baik untuk guru tersertifikasi maupun non sertifikasi adalah sesuatu yang salah.

"Karena Perbup atau Peraturan Bupati sebelumnya, ada klasifikasi jabatannya sehingga hal ini harus diperjelas kembali,"katanya.

Baca juga: Tahapan Pemilu 2024 Dimulai Pertengahan 2022, Jokowi: Saya Minta Menteri Betul-betul Fokus Bekerja

Menurut dia, setelah digelarnya aksi demonstrasi di Kantor Bupati Fakfak, mereka telah merangkum aspirasi dari rekan-rekan sesama guru dan disampaikan kepada Bupati Fakfak.

Halaman
123
Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved