Papua Barat Terkini

Ini Tugas Berat Paulus Waterpauw Kalau Jadi Penjabat Gubernur Papua Barat

Paulus Waterpauw diganda-gandakan akan menjadi Penjabat (Pj) di Provinsi Papua Barat menggantikan Dominggus Mandacan yang memasuki akhir masa jabatan.

Editor: Roy Ratumakin
istimewa
Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Paulus Waterpauw saat memimpin rapat kerja. 

TRIBUN-PAPUA.COM - Paulus Waterpauw diganda-gandakan akan menjadi Penjabat (Pj) di Provinsi Papua Barat menggantikan Dominggus Mandacan yang memasuki akhir masa jabatan pada Mei 2022.

Dari informasi yang didapat Tribun-Papua.com, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah merilis undangan pelantikan Pj Gubernur Papua Barat di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, 12 Mei 2022.

Undangan tersebut ditandatangani Sekjen Kemendagri, Suhajar Diantoro, pada 10 Mei 2022.

Baca juga: Paulus Waterpauw Diusulkan Jadi Pj Gubernur Papua Barat? Yan Mandenas: Tak Ada Pilihan Lain

Munculnya nama Komisaris Jenderal Purnawirawan Polri asal Papua itu direspon positif oleh Anggota DPR RI Dapil Papua Yan Mandenas.

“Kita tidak ada pilihan lain, selain Paulus Waterpauw yang didorong untuk menjadi Pj Gubernur Papua Barat,” ungkap Yan Mandenas kepada Tribun-Papua.com via telepon, Rabu (11/5/2022).

 

 

Mandenas memang tegas menyebut sosok yang diinginkan menjadi Pj Gubernur Papua Barat haruslah putra daerah yakni orang asli Papua (OAP).

Apabila Paulus Waterpauw dipilih menjadi Pj Gubernur Papua Barat, maka tugas berat menantinya.

 

Apa Saja Tugasnya?

Penjabat gubernur yang telah dilantik memiliki tugas dan kewenangan kepala daerah sebagaimana amanat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Baca juga: 5 Penjabat Gubernur Dilantik Besok, Eks Kabaintelkam Paulus Waterpauw Disebut Pimpin Papua Barat

Dalam rangka mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi papua Barat, Penjabat gubernur harus segera membangun komunikasi yang intensif dengan DPR PB serta seluruh pimpinan OPD, agar pelaksanaan program-program Pemerintah Daerah dapat mewujudkan pengembangan kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Penjabat Gubernur bukanlah pejabat politik, sehingga harus memiliki kemampuan lebih serta keleluasaan dalam mengawal netralitas Aparatur Sipil Negara dan jajaran TNI/Polri dalam Pemilu 2024.

Selain itu, Penjabat gubernur harus mampu berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota dalam mewujudkan kehadiran pemerintah negara di tengah masyarakat, melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (*)

Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved