Jubir Petisi Rakyat Papua Dijerat UU ITE, Jefry Wenda Terancam 6 Tahun Bui: Dalang Aksi Tolak DOB?

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Juru bicara Petisi Rakyat Papua (PRP), Jefry Wenda masih menjalani pemeriksaan di Marakas Polresta Jayapura Kota.

Ia terancam 6 tahun bui terkait tindakan yang dianggap menghasut oarang melakukan aksi massa menolak pemekaran daerah otonomi baru (DOB) dan otonomi khusus (Otsus) Papua di Kota Jayapura pada Selasa (10/5/2022).

Polisi menduga Jefry sebagai dalang yang menyerukan ajakan aksi massa menolak DOB dan Otsus Papua, secara nasional.

Seruan itu dianggap mengandung unsur provokasi.

Baca juga: 4 Demonstran Penolak DOB dan Otsus Papua Dibebaskan, Jefry Wenda dan Rekannya Masih Diperiksa

Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Gustav Robby Urbinas mengatakan, Jefry Wenda diciduk aparat gabungan karena diduga telah melanggar Undang-Undang ITE.

Karenanya, Jefry Wenda terancam kurungan pidana selama 6 tahun atau denda paling banyak Rp1 miliar.

“Saat ini kami masih membutuhkan waktu untuk melakukan pemeriksaan di dalam status penyelidikan,” kata Gustav kepada wartawan termasuk Tribun-Papua.com, di markasnya, Selasa (10/5/2022) malam.

Meski begitu, Gustav memberi ruang pendampingan hukum bagi ketujuh orang yang sudah maupun sedang menjalani pemeriksaan.

“Nanti kita akan lihat hasilnya, tidak lebih dari 1x24 jam,” tutupnya.

Sebelumnya, Jefry Wenda ditangkap dari kediamannya di wilayah Perumnas 4, Kota Jayapura, Selasa (10/5/2022), pukul 12.00 WIT.

Selain Jefry, aparat gabungan juga membekuk enam orang lainnya yang diduga terlibat dalam seruan aksi unjuk rasa tersebut.

Baca juga: Ones Suhuniap: Lukas Enembe dan Dominggus Mandacan adalah Boneka Kolonial

Mereka adalah Ones Suhuniap selaku Juru Bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB), aktivis KNPB Omikson Balingga. 

Kemudian Iman Kogoya, Marten Manggaprow, serta satu orang perempuan yang namanya masih belum diketahui, dan satu orang anggota Aliansi Mahasiswa Papua (AMP).

Gustav mengaku aparat kepolisian sulit menemukan keberadaan Jefri Wenda yang selama ini sering berpindah-pindah lokasi.

Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua sempat mempertanyakan maksud penangkapan tujuh orang tersebut.