Nasional
Baru Pulang dari Amerika Serikat, Jokowi Malah Disambut Surat yang Mendebarkan, Siapa Pengirimnya?
Mereka menilai bahwa kebijakan pemerintah ini tidak tepat sasaran, ibarat sipa yang berulah, tapi siapa yang harus menanggung.
lihat foto
Menurut para Petani akibat larangan ekspor sekarang tangki timbun pabrik kelapa sawit (PKS) sudah penuh dan hampir penuh.
Pabrik kelapa sawit tidak bisa menjual CPOnya pada industri olahan atau eksportir karena 70 persen pasarnya merupakan pasar ekspor.
“Pabrik kelapa sawit tempat kami menjual TBS juga punya kebun sendiri sehingga dalam situasi seperti ini mereka memprioritaskan tandan buah segar dari kebun sendiri. Sekarang karena tangki sudah penuh beberapa PKS berhenti beroperasi dan akan berhenti beroperasi. PKS yang masih beroperasi juga tidak menerima TBS petani mitranya yang sudah punya kontrak karena kondisi ini,”katanya.
Belum lagi kata mereka saat ini harga sarana produksi juga naik tinggi, sedangkan TBS tidak terjual.
“Sehingga petani sudah jatuh tertimpa tangga, temboknya rubuh menindih kami,” katanya.
Baca juga: Sebut Tragedi Kemanusiaan, Jokowi Lantang Serukan Perang Rusia dan Ukraina Segera Dihentikan!
Para petani menjelaskan Kelapa sawit secara teknis agronomis buah matang harus segera dipanen . Bila dibiarkan tidak dipanen maka tanaman akan rusak dan perlu waktu untuk memulihkanya.
Selain itu tandan buah segar harus masuk pabrik karena akan busuk dan CPO yang dihasilkan bermutu rendah.
CPO yang terlalu lama disimpan ditangki timbun juga akan rusak sehingga tidak bisa memenuhi syarat untuk pangan.
Para petani mengatakan dunia saat ini kekurangan minyak nabati dan Indonesia sebagai pemilik kebun kelapa sawit terbesar punya tanggung jawab memenuhi permintaan dunia ini sebagai bagian dari masyarakat internasional yang beradab.
"Karena itu kami dari ASPEKPIR Indonesia minta dengan tegas supaya Bapak Presiden Jokowi, segera Mencabut Larangan Ekspor dan jangan ditunda-tunda lagi. Kehidupan petani kelapa sawit jadi taruhan utama. Jangan sampai bapak Jokowi punya legacy buruk sebagai presiden yang menghancurkan perkebunan kelapa sawit,” tulis Aspekpir.
Baca juga: Sebut Harga Minyak Goreng Curah Cenderung Turun, KSP: Di Pasaran Sudah di Bawah Rp 20 Ribu
Mereka meminta pencabutan larangan ekspor tersebut harus dilakukan segera. Menurut para petani kondisi saat ini sudah darurat. Apabila larangan terus dilanjutkan akan kontraproduktif dengan upaya pemulihan ekonomi nasional.
“Ke depan pemerintah harus mengatur secara ketat pemenuhan kebutuhan minyak goreng di dalam negeri dan menindak tegas pada perusahaan yang bermain-main dengan kebutuhan rakyat,” pungkas Aspekpir.
Presiden Jokowi sendiri dikabarkan baru tiba di Indonesia, Senin (16/5/2022) usai mengikuti KTT ASEAN-AS di Washington DC Amerika Serikat. (*)
