ypmak
Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK)

Nasional

Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Jokowi Menurun, Akibat Mafia Minyak Goreng?

Padahal, hasil survei sebelumnya menunjukkan kepuasan masyarakat sempat menguat akan kinerja presiden dua periode. Mafia minyak goreng penyebabnya?

DOK. Humas Kemensos
Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) saat menghibahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng secara langsung kepada para penerima manfaat (PM) di Pasar Harjamukti, Kota Cirebon, Senin (13/04/2022). 

TRIBUN-PAPUA.COM - Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalami penurunan.

Padahal, hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan kepuasan masyarakat sempat menguat akan kinerja presiden dua periode.

Jika pada April kemarin tingkat kepuasannya menguat di angka 64,1 persen, maka temuan bulan ini angkanya menurun menjadi 58,1 persen.

Survei dilakukan Indikator dalam rentang 5-10 Mei 2022, melibatkan 1.228 responden.

"Kepuasan terhadap kinerja presiden kembali mengalami penurunan. Approval rating presiden mengalami tekanan ketika inflasi tinggi."

Baca juga: Tiga Bos Partai Ini Bersatu, Bakal Lengserkan Anies Baswedan hingga Rebut Tahta Presiden Jokowi?

"Sebaliknya, ketika inflasi menurun, kepuasan terhadap presiden meningkat,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat memaparkan hasil survei bertajuk ‘Drama Minyak Goreng dan Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Presiden’ secara virtual, Minggu (15/5/2022).

Menurut Burhanuddin, di antara alasan utama yang menyebabkan masyarakat tidak puas pada kinerja presiden, salah satunya terkait kasus dugaan korupsi minyak goreng.

Burhanuddin menyatakan, masyarakat menunggu penuntasan kasus dugaan korupsi minyak goreng yang kini ditangani Kejaksaan Agung.

"Sebanyak 7,4 persen masyarakat menilai Jokowi belum berhasil menangani mafia minyak goreng. Ini menjadi salah satu alasan utama ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja presiden,” ujar Burhanuddin.

Karenanya, penuntasan perkara kasus mafia minyak goreng menjadi salah satu kunci mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Baca juga: Undangan Jokowi Langsung Dikunci, Ternyata Ini Maksud Terselubung Elon Musk Datang ke Indonesia

“Dukungan publik terhadap Presiden Jokowi dan Kejaksaan Agung dalam menuntaskan kasus minyak goreng sangat tinggi. Namun, publik tidak melihat ada gebrakan luar biasa sejak kasus ini dibuka ke publik pada 19 April,” kata Burhanuddin.

Selain itu, ketidakpuasaan masyarakat juga dilatari harga-harga kebutuhan pokok yang meningkat. Angkanya mencapai 28,9 persen. Ada juga bantuan yang dinilai tidak merata (10,7 persen) serta minimnya lapangan pekerjaan (8,4 persen).

Masyarakat Masih Merasa Harga Minyak Goreng Belum Terjangkau

Berdasarkan tangkapan survei Indikator Politik Indonesia (IPI), mayoritas masyarakat masih menilai harga minyak goreng saat ini belum terjangkau, meskipun presiden Jokowi telah mengeluarkan kebijakan larangan ekspor serta mafia minyak goreng ditangkap Kejaksaan Agung.

“Kita tanya dari dalam bentuk yang lain apakah secara umum ibu bapak merasa harga minyak goreng saat ini sangat terjangkau, terjangkau, kurang terjangkau atau tidak terjangkau sama sekali sebagian besar 72 persen menganggap masih kurang terjangkau,” kata Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Muhtadi, Minggu (25/5/2022).

Sumber: Tribun palu
Halaman 1/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved