Pemprov Papua
Pemprov Papua Dorong 10 Program Prioritas Nasional ke Pemerintah Pusat, Semoga Masuk Anggaran 2023
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Papua mengusulkan 10 program nasional ke pemerintah pusat
Penulis: Hendrik Rikarsyo Rewapatara | Editor: Maickel Karundeng
Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Hendrik Rewapatara
TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bapepeda) Provinsi Papua mendorong 10 program prioritas nasional ke pemerintah pusat
Sepuluh program itu didorong agar bisa terlaksana di provinsi paling timur indonesia ini. Demikian disampaikan Kepala Bappeda Provinsi Papua, Yohanes Walilo.
Baca juga: Sempat Disebut Bertahan, Nelson Alom Justru Keluar dari Persipura
Menurutnya, pihaknya telah menyampaikan 10 usulan untuk masuk dalam program prioritas nasional.
"10 Program yang kami dorong ini di antaranya, tentang pendidikan, kesehatan,ekonomi dan infrastruktur,"kata Yohanes Walilo kepada awak media di Jayapura, Senin (23/5/2022).
Lanjut dia, pihaknya baru saja menyelesaikan Musrenbangnas terkait pembahasan wilayah timur dan Pemprov Papua, mengusulkan program setiap kabupaten dan kota.
Baca juga: Hari Bakti Ke-114 Dokter Indonesia, IDI Cabang Merauke Serahkan Sembako ke Panti Asuhan Abba
"Usulan yang disampaikan ini setelah melalui Musrenbang kabupaten/kota sehingga itu yang menjadi dasar dalam 10 program tersebut,"ujarnya.
Menurut Yohanes, 10 program yang Pemprov Papua yang diusulkan mudahan-mudahan bisa masuk di anggaran tahun 2023.
Baca juga: Hari Penghakiman di Kota Milan
"Usulan itu meliputi semua bidang seperti infrastruktur, ada jalan yang belum diselesaikan seperti jalan trans Papua dipercepat. Sehingga membantu aktivitas ekonomi di daerah pegunungan,"katanya.
Tak hanya itu, kata dia, terkait pertanian juga, dimana daya alam yang ada disana harus segera di manfaatkan.
Baca juga: Pemkab Keerom Jamin Ketersediaan Pasokan Sapi Cukup Hingga Akhir Tahun
"Kami berharap, setiap usulan program yang telah disampaikan, bisa di setujui lalu masuk dalam prioritas nasional. Sehingga bisa dikerjakan dan bisa dirasakan masyarakat,"tambah dia.(*)