Pemekaran Papua
Lukas Enembe Tolak DOB Papua, Mahfud MD: Pembentukan DOB Papua Terus Berjalan!
Mahfud mengatakan, adanya pihak yang suka atau tidak dengan DOB di Papua, merupakan hal biasa.
lihat foto
TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) khususnya di Papua belakangan memang terus menuai pro dan kontra.
Terdapat berbagai kelompok masyarakat hingga kepala daerah yang menyatakan dukungannya terhadap pemekaran Papua.
• Ketua MUI Papua, KH Syaiful Islami Al-Payage Minta Tokoh Agama Bijak Sikapi DOB
Namun, tak sedikit pula yang menolak hingga berujung pada aksi demonstrasi di berbagai daerah, baik di Papua maupun di luar Papua.
Siapa sangka sikap penolakan juga datang dari Gubernur Papua, Lukas Enembe.
Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, orang nomor satu di Bumi Cenderawasih itu justru mengambil sikap berbeda dengan menolak secara tegas rencana pembentukan DOB di Provinsi Papua.
Baca juga: Ini Alasan Gubernur Papua, Lukas Enembe Tolak DOB: Saya Tahu Betul Masyarakat Papua
Keterangan penolakan tersebut disampaikan melalui video singkat wawancara yang diperoleh Tribun-Papua.com, di Jayapura, Sabtu (28/05/2022) malam.
"Soal penolakan ini, saya bersama Ketua DPR dan Ketua MRP sudah tanda tangan. Jadi saya tidak mau bicara. Saya suruh tolak," katanya dengan nada tegas dalam video tersebut.
Sikap tersebut disampaikan Lukas Enembe saat diwawancarai awak media di Kantor penghubung Pemerintah Provinsi Papua di Jakarta, Jumat (28/05/2022) kemarin.
• DOB di Papua, Yan Mandenas: Masyarakat Harus Lihat dari Perspektif Ekonomi Bukan Politik
Pada kesempatan itu, dia juga mengaku heran, terkait rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Tanah Papua yang tiba-tiba muncul dan terus memancing perdebatan banyak kalangan, baik yang mendukung maupun yang menolak.
“Sebenarnya (rencana DOB) di Papua ini datang dari mana, kok tiba-tiba muncul menjadi seperti ini,” ujarnya dengan nada bertanya.
Sebagai orang nomor satu di Bumi Cenderawasih, Lukas Enembe mengaku tahu persis seperti apa kondisi masyarakat Papua.
"Sebagai kepala daerah, saya tahu betul masyarakat dan pegawai saya. Uang terbatas, bagaimana mau bawa orang. Ini belum bisa," terangnya.
• Ikuti Titah Gubernur Papua, Oktovianus Maniani Ajak Pemuda Tak Terpengaruh Kisruh Rencana DOB
Masih menurut Lukas Enembe, pemekaran kabupaten yang ada di Papua selama ini saja belum menghasilkan sesuatu. Tidak ada pendapatan asli daerah (PAD) dan selama ini masih menggantungkan dari Dana Alokasi Umum (DAU).
"Apalagi akan dimekarkan lagi 3 provinsi. Uang dari mana yang akan kita ambil untuk memenuhi biaya daerah. Di Dalam negara demokrasi seperti begini tidak boleh," ujarnya.
Baca juga: Gubernur Lukas Enembe Apresiasi Laporan Amnesty Terkait Blok Wabu Intan Jaya
Sebelumnya, penolakan juga pernah disampaikan Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timotius Murib. Ia menegaskan pihaknya menolak pemekaran (DOB) di Papua.
