Nilai Pemekaran Papua Bara Api, Pemuda Ini Tolak Pembentukan 3 Provinsi Baru

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Aldi Bimantara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Pengamat politik Universitas Cenderawasih (Uncen) Diego Romario de Fretes SIP MA menolak rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua menjadi 3 provinsi.

Apabila pemekaran Papua dilakukan, dinilainya akan menjadi bara api atau bom waktu bagi Papua.

Baca juga: Siapa Playmaker Pertemuan Demokrat dan NasDem, Ini Sosoknya!

Demikian disampaikan Diego kepada Tribun-Papua.com melalui telewicara, pada Rabu (8/6/2022).

"Kalau diamati, awal mula wacana pemekaran Papua muncul dan menguat itu karena datang dari kasus rasisme 2019 di Surabaya dan kemudian bergejolak di Papua," katanya.

Saat itu tokoh-tokoh representatif Papua bertemu dengan Presiden Jokowi, untuk membicarakan kasus rasisme.

"Namun saat pulang ke Papua, ketika ditanya kembali apa yang dibutukan untuk menyelesaikan permasalahan itu, yang aneh malah muncul wacana soal pemekaran ini," ujarnya.

Baca juga: Kolonel Priyanto Tamat, Divonis Pecat dan Penjara Seumur Hidup: Masih Berdalih Berjasa bagi NKRI?

Ia menilai, apa yang diinginkan saat itu tidak sesuai dan sangat di luar nalar.

"Jadi telah jelas wacana soal pemekaran pada awalnya sudah tidak sejalan dengan apa yang diinginkan masyarakat Papua, pada saat itu,"katanya.

Lanjut dia, sejak wacana tersebut digulirkan, masyarakat Papua dinilai kecolongan karena UU Otsus jilid 2, memuat pasal yang menyebutkan bahwasanya Pemerintah membuat mekanisme Top Down.

"Sehingga untuk pemekaran Papua, sudah tidak lagi melibatkan masyarakat, tanpa mendengar aspirasi MRP dan DPRP, Pemerintah pusat telah secara sepihak dapat memekarkan daerah di Papua,"ujarnya.

Baca juga: Diduga Tersandung Kasus Gratifikasi di Mamberamo Tengah, Maiton Gurik Bicara Soal Sosok Ini

Lelaki murah senyum itu, menilai kebijakan tersebut sangatlah sentralistik karena pusat telah mengambil suatu kebijakan, tanpa memperhitungkan masyarakat Papua dan menghargai warga Papua melalui DPRP dan MRP.

"Bagi kami ini bisa menjadi cikal bakal konflik ke depannya, kemudian bagi saya pribadi Pemerintah melalui pemekaran ini sedang menaruh bara api, yang kapanpun dapat saja terbakar," katanya.

Terkait itu, ia mencontohkan misalnya saja kalau ada 3 provinsi baru dan munculnya kota madya, maka secara otomatis akan ada Pilkada baru.

"Kita tahu Pilkada di Papua ini sarat dengan konflik, serta politik identitas dan yang berujung pada kekerasan, ini akan menjadi PR bagi Pemerintah Pusat ke depannya, lantas setelah pemekaran bisa jadi masalahnya kompleks,"katanya.

Baca juga: Laga Kontra Timnas Indonesia Bakal Jadi Pelampiasan Kuwait setelah Gagal ke Piala Dunia 2022