Korupsi di Papua
Masyarakat Adat Saireri Dukung KPK Usut Dugaan Korupsi di Pemkab Mamberamo Tengah Papua
KPK mendapat dukungan dari masyarakat adat Papua demi mengusut kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah.
Penulis: Calvin Louis Erari | Editor: Paul Manahara Tambunan
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari
TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendapat dukungan dari masyarakat adat Papua guna mengusut kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah.
Dukungan kali ini datang dari tokoh masyarakat adat wilayah Saireri, satu dari lima wilayah adat di tanah Papua.
Diketahui, wilayah adat Saireri meliputi lima kabupaten; Kepulauan Yapen, Biak, Supiori, Waropen dan Nabire.
"Kami memberi dukungan dan apresiasi kepada KPK agar dugaan kasus korupsi di Mamberamo Tengah dilakukan secara jujur dan transparan," kata Ketua Dewan Adat Wilayah Saireri, Sopater Ayomi, dalam video singkat diperoleh Tribun-Papua.com, di Jayapura, Senin (13/6/2022).
Baca juga: Kantor DPR Diduduki Massa, KPK Diminta Hentikan Kasus Dugaan Korupsi di Mamberamo Tengah Papua
Sopater mengimbau masyarakat adat wilayah Saireri untuk tidak terlibat dalam berbagai isu provokatif, menyangkut dugaan korupsi di Mamberamo Tengah.
"Masyarakat adat di wilayah Saireri agar menghargai semua proses hukum yang kini sedang dilaksanakan di Mamberamo Tengah dan harus mendukung proses hukum tersebut," imbaunya.
KPK Sita Dokumen dan Aliran Uang Suap
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengeledahan Pada tiga lokasi di Papua terkait dugaan suap dan gratifikasi yang melilit sejumlah pihak Kabupaten Mamberamo Tengah.
Penyidik KPK menemukan catatan aliran uang saat menggeledah rumah kediaman di Wamena, Kabupaten Jaya Wijaya, pada Kamis (9/6/2022).
Penggeledahan itu terkait pelaksanaan berbagai proyek di Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah.
"Adapun lokasi yang dituju adalah rumah kediaman dari pihak yang terkait dengan perkara ini," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Jumat (10/6/2022).
"Tim penyidik menemukan dan mengamankan adanya berbagai dokumen proyek dan catatan aliran sejumlah uang yang diduga mengalir pada pihak yang terkait dengan perkara ini," ucapnya.
Atas temuan bukti-bukti ini, ujar Ali, tim penyidik bakal melakukan analisa dan penyitaan untuk melangkapi berkas perkara kasus suap dan gratifikasi tersebut.
Baca juga: Tersangka Korupsi Proyek Gereja Kingmi Timika Tak Kooperatif, KPK Layangkan Panggilan Ulang
Pengerahan Massa di Jayapura, Desak KPK Hentikan Penyidikan
Sekelompok massa menmduduki Taman Imbi, di depan Kantor DPRP Papua, Kota Jayapura, Senin (13/6/2022).
Massa menyebut diri Forum Peduli Ricky Ham Pagawak (RHP) Papua, meminta Komisi Pemperantasan Korupsi (KPK) menghentikan kasus dugaan korupsi yang melilit Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak.
Demonstran menganggap, kasus ini merupakan tindakan politisasi yang sedang dilakukan oleh pihak lembaga anti rasuah tersebut.
“Kami menuntut kepada KPK jangan diskriminasi terhadap pemimpin-pemimpin Papua,” kata orator aksi unjuk rasa yang mewakili wilayah Lapago.
Baca juga: Dugaan Suap di Mamberamo Tengah Papua Diusut, KPK Segera Umumkan Tersangka Ini
Demonstran menilai, selama 10 tahun memimpin Kabupaten Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak dianggap bersih dari segala tuduhan korupsi tersebut.
Karena itu, massa mendesak kepada KPK agar menghentikan aksi kriminalisasi dan diskriminasi ini. (*)
