Masyarakat Adat Harus Imbangi Laju Pembangunan, Dewan Adat Papua: Kearifan Lokal Jangan Hilang!

Laporan Tribun-Papua.com, Putri Nurjannah Kurita

TRIBUN-PAPUA.COM, SENTANI - Sekertaris Umum Dewan Adat Papua, Leonard Imbiri sebut laju pembangunan saat ini berdampak pada masyarakat adat hingga kehilangan kearifan lokal.

Yayasan Masyarakat Adat Papua (Yapesmeda) Papua lakukan diskusi terbatas tentang pentingnya pelestarian hutan Papua dan aksi penanaman pohon pada 16 hingga 17 Juni 2022.

Dihadiri oleh Ketua Dewan Adat Papua Wilayah Tabi dan Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Yan Yap Ormuseray.

Baca juga: Yan Yap Ormuseray: Hutan Papua Jadi Perhatian Seluruh Dunia

Baca juga: Romanus Mbaraka: Pejabat Pemkab Merauke Harus Serius Bekerja!

"Yapesmeda berada di bawah DAP, kegiatannya satu bagian dari implementasi keputusan masyarakat adat dalam konvensi besar masyarakat adat Papua yang dilaksanakan di Kaimana," katanya di Kampung Harapan, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa (14/6/2022).

Hal terpenting menurutnya yaitu kegiatan tersebut dapat menjadi kesempatan untuk masyarakat adat, tidak hanya menanam pohon tetapi diskusi untuk merawat alam dan lingkungan.

"Karena itu inisiatif seperti ini harus didukung oleh berbagai pihak, jangan melihat kegiatan ini sebatas proyek tetapi satu kesadaran masyarakat untuk kembali menggunakan kearifan lokal yang ada di untuk memelihara lingkungan,"ujarnya.

Imbiri mengatakan pihaknya tidak mempunyai data seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau pemerintah tetapi merupakan suara rakyat.

"Kami ada untuk mendukung atau menopang suara mereka jika suatu proses pembangunan tidak bermanfaat bagi masa depan mereka," katanya.

Saat ini, lanjutnya, pihaknya mendorong masyarakat untuk meninggalkan kelapa sawit dengan sagu sehingga pemanfaatannya secara langsung dapat dinikmati masyarakat.

"Banyak data kami sudah terima hingga saat ini, sawit punya banyak konsekuensi, hutan dibuka hasil kayunya diambil lalu dibiarkan begitu saja," katanya.

Dia menjelaskan, seharusnya kebijakan pemerintah harus melibatkan suara masyarakat adat sehingga dapat berjalan dan tidak merugikan pihak manapun. (*)