Lukas Enembe Tegaskan Dukung Otsus dan Pemekaran Papua, Dulu Sempat Menolak

TRIBUN-PAPUA.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe menegaskan dukungannya terhadap pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) oleh pemerintah pusat.

Demikian juga soal kebijakan otonomi khusus (Otsus).

Penegasan Lukas ini disampaikan saat bertemu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Kantor Kemendagri, Jakarta pada Jumat (17/6/2022).

Diketahui, ada tiga DOB yang hendak dibentuk di tanah Papua; yaitu provinsi Papua Tengah, Pegunungan Tengah dan Papua Selatan.

Baca juga: Sesuai Wilayah Adat, Gubernur Lukas Enembe Minta Papua Dimekarkan Jadi  7 Provinsi 

Rancangan undang-undang terkait pembentukan DOB itu sedang diproses oleh DPR.

"Pemekaran dan UU Otsus yang baru dirancang untuk mempercepat pembangunan Papua dan meningkatkan kesejahteraan warga Papua," ujar Tito sebagaimana dilansir dari siaran persnya pada Sabtu (18/6/2022).

Dari sisi geografis, ia menjelaskan, kondisi di Papua sangat sulit.

Sebagai contoh, seorang ASN dari Boven Digoel harus menempuh perjalanan selama delapan jam untuk sampai ke Merauke.

Begitu pula masyarakat dari daerah Pegunungan Tengah sangat sulit untuk mengakses ke ibukota provinsi, Jayapura.

"Pemekaran diharapkan dapat meretas hambatan tersebut dan membuat pelayanan publik oleh pemerintah lebih cepat. Buktinya Papua Barat berkembang seperti sekarang karena pemekaran," tegas Tito.

Tito kemudian bertanya langsung kepada Lukas Enembe tentang sikapnya terhadap pemekaran Papua, yang sempat diberitakan menyatakan penolakan.

Baca juga: Masih Ingat Lukas Enembe? Dulu Kampanye Pemekaran Wilayah Papua, Kini Justru Menolak: Ada Apa

"Siap Bapak Menteri, kami mendukung," jawab Lukas Enembe dengan cepat.

Mendengar jawaban itu Mendagri menjabat tangan Lukas Enembe dengan erat seraya menepuk punggungnya.

"Saya dukung pemekaran untuk tujuan pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua," kata Lukas Enembe, seusai pertemuan.

Kepada Mendagri, Lukas Enembe sempat mengusulkan agar skenario pemekaran Papua menempuh pembagian berdasarkan wilayah adat menjadi tujuh provinsi.

Mendagri pun menanggapi hal itu dengan mengatakan bahwa usul itu akan diakomodasi mengikuti kondisi dan kemampuan keuangan negara.

Untuk saat ini, pemekaran tiga provinsi baru di Papua menjadi prioritas yang sedang dibahas di DPR.

Sempat Menolak DOB

Sebelumnya, Lukas Enembe sempat menolak rencana pemekaran Provinsi Papua.

Sikap Lukas Enembe itu menuai kritik dan kecaman dari tokoh masyarakat Papua.

Sikapnya dinilai merendahkan hasil kepemimpinannya sendiri sebagai gubernur serta menganggap sumber daya manusia (SDM) Papua tidak mampu mengelola wilayah pemekaran. 

Salah satu kritikan datang dari pemerhati masalah Papua, Agus Kosek.

Baca juga: Gubernur Papua Tolak DOB, Bupati Jayapura: Lukas Enembe Harus Bicara Data dan Fakta

Ia mengatakan, masyarakat Papua menganggap Lukas tak konsisten.

Pasalnya, Lukas merupakan salah satu pendukung gagasan pemekaran yang mengajukan skema pemekaran tujuh provinsi di Papua.

"Pernyataan sekaligus alasan Lukas Enembe menolak daerah otonomi baru (DOB) hanya karena merasa bahwa orang asli Papua (OAP) tidak memiliki kapabilitas dan kapasitas dalam mengelola provinsi baru, seperti menampar wajahnya sendiri,” ujar Agus, dilansir Kompas.com, Sabtu (4/6/2022). (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bertemu Mendagri, Gubernur Lukas Enembe Tegaskan Dukungan Otsus dan Pemekaran Papua",