Akhir Juni 2022, RUU Pembentukan 3 Provinsi di Papua Disahkan!

TRIBUN-PAPUA.COM – Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) mengenai tiga provinsi baru di Papua ditargetkan selesai pada akhir Juni 2022.

Diketahui, hari ini Komisi II DPR RI melakukan pembahasan mengenai 3 RUU tersebut.

Pembahasan mengenai tiga RUU terkait pemekaran wilayah di Papua ini dihadiri oleh Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Baca juga: Ketua Tim Pemekaran Papua Selatan Setuju Usulan Gubernur Lukas Soal DOB 7 Provinsi

Dalam rapat, Tito memaparkan bahwa pemekaran wilayah di Papua sebenarnya bukan hal baru.

Menurut Tito, pemekaran wilayah di Papua bisa mempercepat pembangunan di daerah tersebut.

“Model ini juga bukan suatu yang baru di Papua. Kita tahu bahwa pada 2008 Papua juga dimekarkan dan adanya provinsi baru Papua Barat dan kita melihat hasil yang positif,” ujar Tito di ruang rapat Komisi II Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/6/2022).

Tito memberi contoh pembangunan di daerah-daerah yang tadinya terisolasi, seperti Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, dan Kabupaten Sorong Selatan.

Dia mengklaim ketiga kabupaten itu kini menjadi terbuka dan terjadi percepatan dibanding dulu.

Maka dari itu, Tito menjelaskan, 3 RUU terkait pemekaran wilayah di Papua dibahas demi mendorong kesejahteraan rakyat Papua.

“Pemekaran ini bertujuan tidak lain adalah untuk mempercepat pembangunan. Kita semua ingin agar kesejahteraan rakyat Papua terutama orang asli Papua akan meningkat dengan adanya pemekaran ini,” tuturnya.

Baca juga: Lukas Enembe Dukung Pemekaran 7 DOB, Tim Pemekaran Provinsi Selatan: Pasti Jadi Tahun Ini

Lebih jauh, Tito menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) ke Doli selaku pimpinan Komisi II DPR.

Komisi II DPR dan pemerintah pun membentuk panitia kerja (panja) pembahasan 3 RUU terkait pembentukan 3 provinsi baru di Papua.

“Kemudian kita bentuk minta pengesahan pembentukan panja pembahasan,” kata Doli.