Pemekaran Papua

Hadirnya 3 DOB Papua Menjadi Surga bagi Imigran, KNPB: 14 Juli Tetap Aksi Menolak

Rakyat Papua sampai detik ini masih melawan. KNPB melihat sebagian besar rakyat Papua masih menolak

Tribun-Papua
PERSIAPAN AKSI - Ketua I KNPB Pusat, Warpo Wetipo, memberi keterangan kepada awak media terkait rencana aksi menolak DOB yang dinilainya ilegal karena tanpa melibatkan rakyat Papua. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Hendrik Rewapatara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menilai disahkanya 3 Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua merupakan kebijakan ilegal yang tidak melibatkan aspirasi rakyat Papua.

Penegasan ini disampaikan, Ketua I KNPB Pusat, Warpo Wetipo, kepada awak media pada Selasa (12/7/2022) di Asrama Yahukimo Perumnas III Waena, Kota Jayapura, Provinsi Papua.

PRP Konsolidasi Tingkat Tinggi Jelang Aksi Nasional 14 Juli, Jubir: Rakyat Papua Bergerak

"Kebijakan apapun yang dilakukan oleh pemerintah pusat tanpa melibatkan rakyat Papua sebagai subjek hukum dan politik. Kami melihat semua itu ilegal," katanya.

Meski telah disahkan, kata Warpo, rakyat Papua tidak akan terlambat untuk terus melawan kebijakan pemekaran DOB Papua.

"Rakyat Papua sampai detik ini masih melawan. KNPB melihat sebagian besar rakyat Papua masih menolak," ujarnya.

Pengesahan UU DOB Disebut jadi Bom Waktu, KNPB: Jakarta Memaksa, Rakyat Papua Menolak!

Menurut Warpo, DOB itu merupakan surga bagi warga imigran. Mereka akan berbondong-bondong ke provinsi paling timur Indonesia ini.

"Tujuan mereka pastinya untuk menguasai wilayah Papua. Hadirnya DOB akan membuka lahan investasi bagi orang luar Papua," katanya.

Warpo menjelaskan, 3 daerah otonomi baru yang hadir di Provinsi Papua adalah mesin pemusnahan Orang Asli Papua (OAP). Pasalnya, DOB yang baru saja disahkan ini menjadi malapetaka.

Kritik Keras KNPB soal Pengesahan DOB, Jubir: Mengabaikan Aspirasi Orang Papua

Wetipo menambahkan, situasi ini terlihat bahwa Indonesia gagal mengindonesiakan orang Papua. Karena rakyat Papua sudah cerdas melihat segala sesuatu dari berbagai sudut pandang.

Disinggung soal aksi nasional pada 14 Juli 2022, KNPB akan ke turun melakukan demonstrasi dan menyuarakan penolakan kebijakan pemekaran tersebut.

"Kita tidak terprovokasi dan tidak ada dukungan kepentingan siapapun. Ini murni agenda rakyat Papua," tandasnya. (*)

Sumber: Tribun Papua
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved