Mahfud MD Sebut Tak Ada Operasi Militer di Papua dan Hati-hati Tangani KKB: Kita Pakai Aturan Hukum

Serta, untuk menjamin hak asasi manusia (HAM) di sana.

Oleh karena itu, ia menyatakan, penanganan KKB oleh aparat juga dilakukan secara hati-hati, supaya tidak ada warga sipil yang menjadi korban.

Persoalannya, lanjut Mahfud, KKB juga berbaur dengan masyarakat sipil, sehingga aparat sulit untuk memilah mana yang merupakan anggota KKB atau bukan.

"Tapi kalau langsung menyerbu satu kampung karena orang-orang KKB masuk ke situ, yang menjadi korban warga sipil nanti," kata Mahfud.

Ia menuturkan, situasi seperti itulah yang membuat aparat dan pemerintah sering dianggap lambat menangani KKB.

Baca juga: KKB Ganggu Evakuasi Jenazah Korban Pembantaian di Nduga, 3 Hari Kontak Senjata dengan Aparat

Padahal, yang dilakukan aparat di sana didasari oleh kehati-hatian.

"Mereka (KKB) melanggar hukum dengan brutal, kita berhati-hati agar tidak ada korban," kata Mahfud.

Diketahui, terjadi penyerangan yang dilakukan KKB di Nduga, Papua, Sabtu (16/7/2022).

Sebanyak 11 orang tewas akibat serangan tersebut. Salah satu korbannya adalah pendeta. Sementara dua orang lainnya mengalami luka-luka.

Komandan Komando Resort Militer (Danrem) 172/Praja Wira Yathi, Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Juinta Omboh Sembiring menyebut, 11 warga sipil yang dibunuh secara sadis oleh KKB merupakan warga yang selama ini ikut membangun Kabupaten Nduga.

“11 orang warga sipil yang tewas ini ternyata adalah warga masyarakat Nduga yang selama ini bekerja dan membangun Kabupaten Nduga ke depan,” kata Juinta kepada awak media di Korem 172/PWY, Padang Bulan, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua, Selasa (19/7/2022). (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Menko Polhukam Tegaskan Tak Ada Operasi Militer di Papua dan Menko Polhukam Sebut Penanganan KKB di Papua Dilakukan secara Hati-hati