Mahfud MD Sebut Tak Ada Operasi Militer di Papua dan Hati-hati Tangani KKB: Kita Pakai Aturan Hukum

TRIBUN-PAPUA.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bicara soal penanganan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

Dirinya menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan operasi militer di Papua untuk menangani KKB.

Mahfud MD mengklaim aparat tak menggunakan pendekatan senjata kecuali ketika harus bertindak tegas demi menjamin keamanan masyarakat dan menegakkan hukum.

Baca juga: Sebut KKB Nduga Didominasi Anak Muda, Danrem 172/PWY: Mereka di Bawah Satu Komando Egianus Kogoya

"Di sana tidak ada operasi militer, tidak menggunakan pendekatan senjata kecuali dilakukan tindakan tegas dalam menjamin keamanan masyarakat dan penegakan hukum," kata Mahfud dalam media briefing di kawasan Kuningan, Jakarta, Kamis (21/7/2022).

Ia juga menegaskan, dalam penanganan konflik di Papua, pemerintah tidak memusuhi rakyat maupun budaya Papua.

Mahfud mengatakan, KKB bukanlah representasi masyarakat Papua.

"Pemerintah akan tegas memburu dan menindak mereka yang menamakan diri atau yang kita sebut sebagai KKB ini. Musuh kita, musuh rakyat, bukan Papua, tetapi KKB yang ada di Papua," ujar Mahfud.

Baca juga: Polisi Beberkan Awal Mula Terungkapnya Keterlibatan Pecatan TNI dalam Serangan KKB di Nduga

Mahfud menuturkan, pemerintah juga menggunakan pendekatan kesejahteraan, serta operasi teritorial oleh TNI dan Polri sesuai batasan yang diatur oleh undang-undang dalam menangani KKB di Papua.

Pemerintah, lanjut Mahfud, juga melakukan dialog dengan masyarakat Papua yang menghasilkan sejumlah kebijakan afirmasi seperti dana otonomi khusus, hingga ketentuan kepala daerah di Papua wajib orang asli Papua.

"Kebijakan-kebijakan yang sifatnya afirmasi yaitu mengistimewakan perlakuan untuk mencapai tujuan, kesamaan, dan kebersamaan," kata mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Penanganan KKB di Papua Dilakukan secara Hati-hati

Mahfud MD juga mengibaratkan KKB di Papua menggunakan hukum rimba dalam setiap aksi terornya.

Menurut Mahfud, hal inilah yang menjadi kendala dalam menangani KKB di Papua karena di sisi lain, aparat bertindak dengan menghormat hukum yang berlaku.

"Masalah kita, saudara, mereka ini KKB ini tidak pakai aturan hukum, buat tindakan-tindakan brutal tanpa aturan hukum, menggunakan hukum rimba, sedangkan kita bertindak pakai aturan hukum," kata Mahfud dalam acara media briefing di kawasan Kuningan, Jakarta, Kamis (21/7/2022).

Baca juga: 11 Tahun Merantau di Papua, Hubertus Tewas Dibunuh KKB, Mimpi Rayakan Natal di Kampung Halaman Pupus

Mahfud menegaskan, pemerintah menghormati hukum dalam menangani KKB di Papua, karena Papua merupakan bagian dari Indonesia.

Serta, untuk menjamin hak asasi manusia (HAM) di sana.

Oleh karena itu, ia menyatakan, penanganan KKB oleh aparat juga dilakukan secara hati-hati, supaya tidak ada warga sipil yang menjadi korban.

Persoalannya, lanjut Mahfud, KKB juga berbaur dengan masyarakat sipil, sehingga aparat sulit untuk memilah mana yang merupakan anggota KKB atau bukan.

"Tapi kalau langsung menyerbu satu kampung karena orang-orang KKB masuk ke situ, yang menjadi korban warga sipil nanti," kata Mahfud.

Ia menuturkan, situasi seperti itulah yang membuat aparat dan pemerintah sering dianggap lambat menangani KKB.

Baca juga: KKB Ganggu Evakuasi Jenazah Korban Pembantaian di Nduga, 3 Hari Kontak Senjata dengan Aparat

Padahal, yang dilakukan aparat di sana didasari oleh kehati-hatian.

"Mereka (KKB) melanggar hukum dengan brutal, kita berhati-hati agar tidak ada korban," kata Mahfud.

Diketahui, terjadi penyerangan yang dilakukan KKB di Nduga, Papua, Sabtu (16/7/2022).

Sebanyak 11 orang tewas akibat serangan tersebut. Salah satu korbannya adalah pendeta. Sementara dua orang lainnya mengalami luka-luka.

Komandan Komando Resort Militer (Danrem) 172/Praja Wira Yathi, Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Juinta Omboh Sembiring menyebut, 11 warga sipil yang dibunuh secara sadis oleh KKB merupakan warga yang selama ini ikut membangun Kabupaten Nduga.

“11 orang warga sipil yang tewas ini ternyata adalah warga masyarakat Nduga yang selama ini bekerja dan membangun Kabupaten Nduga ke depan,” kata Juinta kepada awak media di Korem 172/PWY, Padang Bulan, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua, Selasa (19/7/2022). (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Menko Polhukam Tegaskan Tak Ada Operasi Militer di Papua dan Menko Polhukam Sebut Penanganan KKB di Papua Dilakukan secara Hati-hati