Capres Tidak Populer Dilengserkan, Partai Politik Pasang Strategi Kantongi Suara Pemilih di Pilpres

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Menuju Pilpres 2024, berbagai partai politik pasang strategi kantongi suara pemilih.

Pengamat Politik Ray Rangkuti mengatakan, temuan survei DTS menjadi sinyal kuat bagi partai politik (parpol) mencalonkan sosok populer di masyarakat agar mendongrak suara bagi partai.

Secara otomatis, disarankan agar capres tidak populer dilengserkan.

Baca juga: Tomas Lengserkan Jokowi Effect, Pengaruhi Pilihan Rakyat di Pilpres 2024

Diketahui, berdasarkan hasil survei pembentukan koalisi dini atau awal partai-partai, belum berdampak merata kepada elektabilitas anggota koalisi.

"Jadi, saya kira temuan DTS itu memberi sinyal yang kuat kepada koalisi kalau mereka tetap ngotot mencalonkan orang yang tidak begitu populer di tengah masyarakat.”

“Risikonya, bukan saja calon mereka tidak terpilih tapi partainya mereka juga drop," kata Pengamat Politik Ray Rangkuti, Selasa (26/7/2022).

Sebaliknya, ketika partai mengajukan nama calon presiden yang populer di tengah masyarakat, memang ada kemungkinan terpilih atau tidak.

Namun, hal itu dapat berimplikasi pada kenaikan suara partai.

"Jadi misalnya kalah di pilpres tapi kan setidaknya di pileg masih dapat suara," ucapnya.

Ray juga menjelaskan, elektabilitas partai ditentukan oleh partai dengan segala aktivitasnya.

Demikian, Ray menyarankan koalisi segera mengambil langkah pendekatan untuk memperlihatkan upaya mereka terhadap seorang calon.

"Misalnya seperti Koalisi Indonsia Bersatu (KIB) yang belum menetapkan satu nama tapi KIB sudah menunjukkan gelagat pada calon tertentu," kata Ray dalam keterangannya.

Baca juga: Geser Megawati Soekarnoputri, Dukungan Sosok Ini Diperhitungkan di Pilpres 2024, King Maker

Menurut Ray, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) harus memperjelas kecenderungan terhadap nama calon.

Sebelumnya, KIB memang diidentikkan dengan nama Ganjar Pranowo namun hal itu masih belum cukup kuat.

Elektabilitas dua partai besar yang membangun koalisi diantaranya Golkar yang membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) justru mengalami kontraksi.