Prabowo Dapuk Penguasa Jawa Timur Ini jadi Wakilnya di Pilpres, Disayangi Ulama: Bukan Cak Imin!

Namun, mengingat Gerindra punya rencana berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di pemilu kelak, Umam memprediksi, cawapres Prabowo berasal dari kalangan NU.

Baca juga: Berbahaya, PAN Gaet Menteri Kesayangan Jokowi Ini Maju Capres: KIB Terancam Bubar?

"Yang diinginkan Gerindra adalah mendapatkan nama cawapres yang benar-benar bisa mengonsolidasikan basis suara Nahdliyin," ujarnya.

Jika cawapres Prabowo datang dari kalangan Nahdliyin dan terafiliasi dengan PKB, Umam menduga, ada dua nama yang bakal mencuat, antara Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Menurut dia, alih-alih Muhaimin, Gerindra akan cenderung melirik Khofifah.

Salah satu sebabnya, Khofifah lebih menguasai basis pemilih loyal NU, khususnya di kalangan ibu-ibu.

Kalangan Nahdliyin ini umumnya tergabung dalam jaringan Muslimat, Fatayat, maupun alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) atau Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

"Semua itu diharapkan bisa menjadi trade off atau pertukaran kekuatan pemilih, sebagai pengganti atas kekuatan dukungan yang hilang atau setidaknya menurun secara signifikan dari basis dukungan kelompok muslim di wilayah Sumatera, Jawa Barat, NTB dan lainnya di 2024 mendatang," ujar Umam.

Namun demikian, Umam mengatakan, upaya menyandingkan Prabowo dengan Khofifah berpotensi terganjal oleh sejumlah realitas politik.

Pertama, Khofifah tidak memilik rumah politik yang jelas.

Kendati punya kedekatan sejarah dengan partai Islam seperti PKB dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), mantan Menteri Sosial itu justru diusung oleh Demokrat dan Golkar di Pilkada Jatim 2018.

Kedua, lanjut Umam, PKB sebagai partai yang akan berkoalisi dengan Gerindra diprediksi akan terus menawarkan nama Cak Imin sebagai cawapres.

Oleh karenanya, butuh kerelaan Imin untuk tidak menjadi cawapres seandainya kelak tak dipilih Prabowo.

"Proses penggantian nama Cak Imin ke Khofifah memang tetap bisa terjadi, jika PKB sendiri membanderol 'harga dukungan'tinggi melalui skema politik transaksional dengan menjual basis dukungan politiknya," tutur dosen Universitas Paramadina itu.

Untuk diketahui, Gerindra berencana mendeklarasikan ketua umumnya, Prabowo Subianto, sebagai calon presiden pada Pemilu 2024 melalui Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang digelar 13 Agustus 2022.

Baca juga: Lengserkan Demokrat, Dua Partai Besar Ini Segera Umumkan Koalisi: Menantu Soeharto Geser Jokowi!

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, rapimnas tersebut sekaligus akan meresmikan koalisi antara partainya dengan PKB.