Masih Ingat Mahfud MD? Dulu Tangani Kasus Besar di MK, Sekarang Digeser Jadi Capres 2024

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Jelang Pilpres 2024, banyak figur yang erat dikaitkan sebagai calon presiden (capres), mulai dari Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, hingga Anies Baswedan.

Namun, terdapat pula nama seorang Mahfud MD.

Lantas, masih ingat dengan Mahfud MD?

Baca juga: Lengserkan Mahfud MD, Jokowi Bertemu Megawati, Tunjuk Pejabat Menpan RB, Ini Sosoknya

Mahfud saat ini dipercaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) di Kabinet Indonesia Maju.

Sebelumnya, Mahfud merupakan mantan Ketua Mahmakah Konstitusi (MK), juga mantan hakim konstitusi pada periode 2008 – 2013.

Menjadi hakim konstitusi, bagi Mahfud MD, merupakan panggilan hati sebagai ahli hukum tata negara.

Selain itu, ia tertarik dengan perkembangan MK.

Baca juga: Geser Ganjar dan Anies, Ketua MPR Bocorkan Sosok Capres 2024, Pengagum Ajaran Mahatma Gandhi

Di luar itu, ia diajak oleh mantan Ketua MK, Jimly Asshiddiqie, yang sama-sama Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara, untuk berjuang di MK.

Bagi Mahfud MD, kredibilitas MK sebagai lembaga tidak diragukan lagi.

Meski ada dua lembaga lain yang juga bagus dan bersih, yaitu Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi, MK masih steril dari sandungan kasus hukum.

Mahfud MD tidak memasang target sebagai hakim konstitusi.

Ia akan bekerja mengalir sesuai kewenangan yang diberikan.

Baca juga: Lukas Enembe Tolak DOB Papua, Mahfud MD: Pembentukan DOB Papua Terus Berjalan!

Sebab, jabatan hakim konstitusi berbeda dengan birokrasi lain seperti menteri.

Sebagai menteri, ia harus kreatif dan mendinamiskan banyak program.

Sedangkan menjadi hakim konstitusi justru tidak boleh banyak program.

Alasannya, banyak program malah akan berpotensi melanggar kewenangannya.

Selain menjabat Ketua MK dan Hakim Konstitusi, Mahfud MD juga pernah menjabat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Ad Interim.

Bahkan, saat ini, di tengah kesibukannya sebagai Menkopolhukam, Presiden Jokowi memberi tugas tambahan bagi Mahfud sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) sementara hingga pejabat Menpan RB definitif dilantik.

Baca juga: Figur Capres PDIP Mencuat, Puan Geser Ganjar, Orang Dekat Megawati Teriak: Kenapa Buang Energi!?

Namun, di tengah tugasnya membantu Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, nama Mahfud didorong sebagai calon presiden jelang Pilpres 2024.

Mahfud MD menjadi satu di antara 9 kandidat calon presiden lainnya dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Selain Mahfud, adapula nama Mendagri Tito Karnavian, Jurnalis Najwa Shihab, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Ketua Umum DPP PSI, Giring Ganesha, mengaku Mahfud dan 8 nama lainnya bukanlah kader PSI.

Tapi, sekarang dan nanti, dikatakan Giring, PSI selalu siap jika salah satu kadernya diminta untuk mengabdi dalam posisi lain di pemerintahan.

“Kami memiliki banyak kader muda potensial, berbakat, serta berprestasi yang siap memenuhi panggilan tugas negara. Tentunya dengan kualifikasi mengikuti tantangan yang saat ini dihadapi presiden,” kata Giring Ganesha dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (29/7/2022).

“Sebagai contoh, penunjukan Raja Juli Antoni selaku Wakil Menteri ATR/BPN, kami pandang sangat tepat sebagai pasangan Pak Hadi Tjahjanto untuk memenuhi penugasan Presiden Jokowi terkait reformasi agraria dan maraknya mafia tanah yang saat ini terjadi di masyarakat," sambungnya lagi.

Baca juga: Geser Anies Baswedan, PSI Tunjuk Eks Hakim Konstitusi Jadi Capres 2024

Giring menyampaikan bahwa penetapan satu di antara sembilan kandidat capres PSI itu bakal dilakukan setelah “Rembuk Rakyat” berakhir pada November 2022.

Diketahui, sembilan nama tersebut diperoleh setelah para pengurus dan kader PSI menemui para tokoh muda, guru, akademisi, dunia usaha, tokoh agama, tokoh adat, dan orang-orang yang dianggap mewakili rakyat.

“PSI yakin, sembilan sosok tersebut adalah kader-kader bangsa yang dianggap mampu melanjutkan politik kesejahteraan, politik bersih, dan politik keterbukaan,” pungkasnya. (*)