Dugaan Korupsi di Mimika

Kejati Papua Temukan Dugaan Korupsi Pembelian Pesawat dan Helikopter di Dishub Mimika

Tujuan pengadaan ini untuk melayani masyarakat, tapi itu berdasarkan laporan itu tidak terpenuhi sepenuhnya

Penulis: Raymond Latumahina | Editor: M Choiruman
Tribun-Papua
JUMPA PERS - Kepala Kejaksaan Tinggi Papu, Nikolaus Kondomo (kanan), saat memberikan keterangan pers terkait penemuan adanya indikasi korupsi pembelian dan pengadaan pesawat serta helikopter oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, Jumat (26/8/2022). 

Laporan wartawan Tribun-Papua.com, Raymond Latumahina

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua menemukan indikasi kasus dugaan korupsi dalam pembelian dan pengadaan pesawat serta helikopter di Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Mimika.

Pekan Ini, Bupati Boven Digoel Diperiksa Kejati Papua terkait Dugaan Korupsi Rp2,9 Miliar

Kejati Papua menduga adanya penyelewangan dana pengadaan helikopter Airbus H125 sebesar Rp 43,8 miliar yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015.

Awalnya, Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Perhubungan membeli pesawat dan helikopter menggunakan dana APBD sebesar Rp 79,2 miliar.

Kemudian, ditambah Rp 6,5 miliar dalam APBD Perubahan, sehingga total dana pengadaan pesawat dan helikopter ini menjadi senilai Rp 85,7 miliar.

Kejati Papua Temukan Indikasi Dugaan Korupsi di Kabupaten Boven Digoel Sebesar Rp 2,9 Miliar

Selanjutnya, Dishub Kabupaten Mimika mengadakan kontrak bersama PT Asia One Air terkait pengadaan dan pembelian pesawat serta helikopter ini.

Dishub Kabupaten Mimika membeli pesawat Cessna Grand Caravan C 208B EX dengan harga Rp 34 miliar dan Rp 43,8 miliar untuk helikopter Aibus H125.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua, Nikolaus Kondomo mengatakan, tujuan pembelian dan pengadaan itu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ada di kampung-kampung.

Kejati Papua Tetapkan 5 Tersangka Kasus Kredit Fiktif Bank Papua di Paniai, Kerugian Negara Rp188 M

“Tujuan pengadaan ini untuk melayani masyarakat, tapi itu berdasarkan laporan itu tidak terpenuhi sepenuhnya,” kata Nikolaus Kondomo kepada wartawan termasuk Tribun-Papua.com di ruang kerjanya, Jumat (26/8/2022).

Atas indikasi yang telah ditemukan itu, maka Nikolaus Kondomo menduga ada perbuatan melawan hukum, khususnya dalam proses tender pengadaan pesawat dan helikopter ini.

“Kita lihat memang ada perbuatan melawan hukum, mungkin dari proses tendernya dari pihak Dishub dan PT Asia One Air,” ungkapnya.

Kejati Papua Resmi Tahan 2 Tersangka Baru Kasus Korupsi di Pegunungan Bintang

Selain helikopter Airbus H125 itu, Nikolaus Kondomo menambahkan, adanya indikasi korupsi dalam dana operasional PT Asia One Air

“Ada dana hasil operasional yang belum dibayar sama pihak PT Asia One Air jumlahnya Rp 21,8 miliar,” imbuhnya.

Sementara ini, dirinya menyebut, 14 orang telah dimintai keterangan awal terkait kasus yang telah dinaikan menjadi penyidikan umum.

“Pemeriksaan awal 14 orang yang kita mintai keterangan. Dari hasil 14 itu sudah bisa kita simpulkan ada indikasi perbuatan melawan hukum,” pungkasnya. (*)

Sumber: Tribun Papua
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved