ypmak
Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK)

Posindo Jayapura

Posindo Jayapura Salurkan 15 Ton Beras SPHP Untuk Jaga Stabilitas Pangan

Penyaluran beras SPHP ini merupakan upaya agar harga beras di masyarakat tetap stabil. Harga eceran tertinggi untuk beras SPHP di Jayapura

Tribun-Papua.com/Taniya Sembiring
KANTOR POS - Kepala Kantor Pos Jayapura, Kusnadi saat memberikan keterangan kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat, (31/10/2025). Terhitung sejak awal Agustus hingga 31 Oktober 2025, lembaga milik negara itu telah menyalurkan lebih dari 15 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kepada masyarakat Jayapura dan sekitarnya. 
Ringkasan Berita:Kantor Pos Indonesia Cabang Jayapura telah menyalurkan 15 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sejak Agustus hingga 31 Oktober 2025 untuk menjaga stabilitas harga pangan di Papua. Kepala Kantor Pos Jayapura, Kusnadi, menegaskan bahwa beras dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp67.500 per 5 kilogram dan didistribusikan langsung ke masyarakat tanpa biaya tambahan.

 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Taniya Sembiring 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Kantor Pos Indonesia (Posindo) Cabang Jayapura terus menunjukkan komitmennya membantu pemerintah menjaga stabilitas harga pangan di Papua.

Terhitung sejak awal Agustus hingga 31 Oktober 2025, lembaga milik negara itu telah menyalurkan lebih dari 15 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kepada masyarakat Jayapura dan sekitarnya.

Baca juga: Prakiraan Cuaca Jayapura Besok, Sabtu 1 November 2025: Abepura dan Heram Hujan Ringan

Kepala Kantor Pos Jayapura, Kusnadi, mengatakan program ini merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat untuk memastikan harga kebutuhan pokok tetap sesuai dengan ketentuan resmi.

“Penyaluran beras SPHP ini merupakan upaya agar harga beras di masyarakat tetap stabil. Harga eceran tertinggi untuk beras SPHP di Jayapura ditetapkan Rp67.500 per 5 kilogram, dan kami pastikan warga bisa mendapatkannya dengan harga tersebut,” ujar Kusnadi saat ditemui wartawan di ruang kerjanya Jumat, (31/10/2025).

Menurut Kusnadi, Kantor Pos kembali dilibatkan karena memiliki jaringan layanan luas dan langsung bersentuhan dengan masyarakat. 

Baca juga: Jaksa dan Pemerintah se-Papua Teken PKS: Dana Desa dan Koperasi Merah Putih Kini Diawasi Ketat

Ia menyebut, pihaknya juga sempat menyalurkan beberapa bahan pokok seperti gula dan minyak goreng.

“Kantor pos ini kan miliknya wong cilik, karena kami berhadapan langsung dengan masyarakat. Jadi wajar kalau pemerintah mempercayakan kami menyalurkan bahan pokok bersubsidi ini,” tambahnya.

Selain Kantor Pos, penyaluran beras SPHP di Jayapura juga melibatkan sejumlah instansi seperti TNI, Polri.

Baca juga: Ketua LMA Deiyai Apresiasi Perhatian Pemerintah Untuk Papua Tengah

Namun, Kantor Pos menjadi salah satu outlet utama karena memiliki fasilitas distribusi yang bisa menjangkau hingga ke tingkat kecamatan tanpa tambahan biaya pengantaran.

“Untuk wilayah dalam Kota Jayapura, pengiriman kami antar langsung tanpa biaya tambahan. Warga cukup membayar sesuai harga resmi Rp67.500/zak. Kalau di luar kota, kami sesuaikan dengan biaya distribusi yang dikonsultasikan lebih dulu,” jelasnya.

Kusnadi berharap kehadiran beras SPHP yang disalurkan melalui Kantor Pos dapat membantu masyarakat memperoleh bahan pangan berkualitas dengan harga terjangkau, sekaligus mendukung stabilitas ekonomi daerah.(*)

Sumber: Tribun Papua
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved