Papua Memilih

Bawaslu Papua Temukan Partai Politik Sengaja Catut 57 Nama saat Verifikasi, 7 Komisioner Diungkap

Bawaslu Papua telah membuka posko aduan bagi masyarakat yang ingin mengetahui serta melaporkan kasus pencatutan nama. Segera laporkan!

Tribun-Papua.com/Raymond Latumahina
Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua saat menggelar konferensi pers terkait laporan hasil pengawasan pendaftaran vermin partai politik calon peserta Pemilu 2024. 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua menemukan adanya kasus pencatutan 57 nama yang dilakukan oleh partai politik saat proses verifikasi administrasi.

Penemuan pencatutan nama itu didapatkan berdasarkan hasil pengawasan pendaftaran vermin partai politik calon peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Bawaslu Papua, Jamaludin Lado Rua mengatakan, dari 57 nama yang dicatut tersebut, 7 di antaranya Komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota.

Baca juga: Bawaslu dan KPU Masih Tunggu Revisi UU Pemilu Serentak 4 Provinsi Baru di Papua

“Kami menemukan ada tujuh komisioner Bawaslu tingkat Kabupaten dari Asmat, Deiyai, Mamberamo Raya, Mappi, Supiori, dan Yahukimo itu terdaftar dalam keanggotaan partai politik,” kata Jamaludin Lado Rua kepada wartawan di Kantor Bawaslu Papua, Kota Jayapura, Jumat (2/9/2022).

Menurut Jamaludin, pencatutan nama itu sengaja dilakukan oleh partai politik demi memenuhi persyaratan calon peserta Pemilu yang bakal digelar secara serentak tersebut.

Padahal, dirinya menegaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7, seharusnya penyelenggara Pemilu tidak boleh terlibat dalam politik prakris maupun anggota partai.

“Penyelenggara Pemilu itu tidak dicatut namanya, entah itu sengaja atau pun tidak, tetapi ini perkiraan kami sengaja dimasukan identitasnya sebagai anggota partai politik,” imbuhnya.

Maka dari itu, ia menambahkan, atas kasus pencatutan nama oleh partai politik, Bawaslu Papua telah menyerahkan masalah ini ke tingkat pusat untuk segera ditindak lebih lanjut.

Baca juga: Bawaslu Papua Catat 157 Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu, Paling Banyak di Nabire

Sementara itu, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Bawaslu Papua, Ronald Manoach mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk melapor bila namanya dicatut partai politik.

Ronald Manoach melanjutkan, Bawaslu Papua telah membuka posko aduan bagi masyarakat yang ingin mengetahui serta melaporkan kasus pencatutan nama.

“Bawaslu Papua sudah buka posko pengaduan, tapi selain itu, masyarakat juga coba cek namanya melalui situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) apakah dicatut atau tidak,” pungkasnya. (*)

Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved